Dadang Kahmad Minta Negara Gerak Cepat Usut Fenomena Pejabat dengan Kekayaan Tak Wajar

TVMU.TV - Negara diminta perlu bergerak cepat untuk mengusut fenomena pejabat dengan kekayaan tak wajar ini secara jernih dan transparan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad dalam acara Catatan Akhir Pekan tvMu bertajuk 'Pejabat Bergaya Hidup Mewah' yang ditulis, Rabu (15/3).

“Biasanya pejabat itu kan gajinya terbatas. Seorang pejabat negara itu tidak mungkin hartanya milyaran, triliunan. Maka ketika dia mempunyai kekayaan yang nilainya sangat luar biasa, 100 M, 200 M, itu perlu dipertanyakan darimana dapat uang itu. Kalau hibah, warisan, bisnis, maka itu hibah, warisan, dan bisnis apa? harus jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadang berharap adanya audit dari otoritas berwenang sekaligus melaporkan hasil audit tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, asas curiga diperlukan dalam hal ini.

“Di Indonesia, gaji (pejabat dan aparat sipil) itu tidak besar, tunjangannya juga. Oleh karena itu ketika pejabat punya harta tinggi dan dipamerkan, itu kan jadi pertanyaan uangnya darimana,” tanyanya.

Untuk diketahui, harta kekayaan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini menjadi sorotan publik.

Usai kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo. Harta kekayaan pejabat di Kanwil Kemenkeu yang bertugas di Kaltim juga menjadi sorotan.

Seperti dikutip dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kemenkeu, para pejabat yang bertugas di Kanwil Kemenkeu di Kaltim rutin melaporkan harta kekayaannya.

Dari data laporan periodik 2021 yang disampaikan pada triwulan pertama 2022, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim-Kaltara, Max Darmawan ada di peringkat pertama dengan harta terbanyak.

VIDEO: Catatan Akhir Pekan 'Pejabat Bergaya Hidup Mewah'