Senator Hingga Mahasiswa Kaji Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024

TVMU.TV - Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar webinar dengan tema 'Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 Era Digital' pada Jumat (6/1).

Acara tersebut menghadirkan narasumber yang terdiri dari senator, pegiat media, perwakilan partai politik, akademisi, dan mahasiswa.

Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Siti Zuhro dalam pengantarnya menyampaikan, etika politik sangat diperlukan dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, ia mengatakan seluruh pihak harus berkaca pada Pemilu 2019 yang tidak menampilkan komunikasi politik beretika dan menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman, serta pelajaran untuk pembenahan sistem politik di Indonesia.

Siti Zuhro menilai etika politik penting dihadirkan dalam berbangsa dan bernegara agar nuansa politik senantiasa terasa lebih sehat dan rasional.

"Etika politik juga diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu maupun pilkada agar tidak ternoda atau hasil pemilu tidak cacat secara hukum," sebutnya.

Menurut dia, masalah etika dan moral yang mendasar adalah akibat minimnya penekanan nilai moral dalam proses pendidikan.

Lebih lanjut, beliau menyoroti berbagai persoalan mulai dari mahalnya biaya politik, lemahnya pengawasan hingga ketiadaan sosok teladan bagi masyarakat perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya, Siti Zuhro juga melihat bahwa bangsa Indonesia mengalami penurunan keadaban publik. Penurunan yang dimaksud yaitu tidak adanya budaya sopan santun yang ditunjukkan oleh masyarakat bahkan pejabat publik dalam praktik komunikasi politik.

Pada kesempatan yang sama, Pakar Komunikasi Politik Bachtiar Aly mengatakan bahwa etika berkomunikasi sangat penting. Dia berharap para elit politik untuk memperhatikan budaya sopan santun.

Bachtiar berpendapat cara berkomunikasi sarkastik dan blak-blakan dengan tidak memperhatikan budaya sopan santun bakal memberikan efek yang tidak baik pada audiens.

Senada dengan Bachtiar, Ketua Dewan Pembina PUSPOLKAM Indonesia Firman Jaya Daeli menyebutkan narasi dalam komunikasi politik yang banyak terjadi adalah narasi yang mengarah pada kepentingan kelompok.

"Saya membaca sejumlah hal narasinya tidak dalam agenda program, tapi kepentingan kelompok. Sampaikanlan apa yang menjadi agenda dan visi. Jangan berbasis pada politik kepentigan kelompok yang berbasis pada SARA (suku, agama, ras),” tegasnya.

Lalu Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia, Aat Surya Syafaat menyampaikan data terkait persoalan tersebut, ia mengungkapkan jumlah hoaks di media sosial jumlahnya semakin meningkat mendekati Pilpres.

Sekedar informasi, acara webinar yang diselenggarakan Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ bertajuk 'Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 Era Digital' pada Jumat (6/1) itu dihadiri juga oleh Dekan FISIP UMJ Evi Satispi, Wakil Dekan II FISIP UMJ Djoni Gunanto dan Kapala Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Aminah Swarnawati.

VIDEO: Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 Era Digital