100 Hari Bisa Apa??

TVMU.TV - Tepat 30 Januari  2025, hari Kamis, Pemerintahan Prabowo-Gibran, genap berusia 100 hari. Jauh hari sebelum 30 Januari, ruang publik media riuh, memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah yang baru seumur jagung itu. Tak hanya menilai kinerja, sebagian pihak bahkan mengaitkannya dengan tingkah polah, sejumlah anggota kabinet, dari kementerian-lembaga, yang tidak ada juntrungannya dengan urusan tata kelola pemerintahan, apatah lagi dengan kinerja kabinet. Dalam hal ini, kita mengingatkan kepada para pejabat di tingkat manapun, agar tidak mengamalkan metafora ‘Petruk Dadi Ratu’, yang bermakna sarkastis, di mana wibawa pemerintahan runtuh, akibat kaum elit sibuk berebut kursi kekuasaan, bersikap Adigang, Adigung, Adiguno alias pamer jabatan dan kepongahan, sedangkan nasib rakyat diabaikan. Baru sehari dilantik, seorang menteri, membuat blunder, menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi keluarga. Ada lagi mobil dinas utusan khusus, bertindak arogan di jalanan. Ada pula menteri yang diprotes anak buahnya di muka umum.

Meski tidak termaktub dalam sistem ketatanegaraan kita, isu 100 hari pemerintahan, telah menjadi wacana politik, semacam lagu wajib, yang harus dinyanyikan setiap pemerintahan baru. Seolah menjadi buku rapor, berisi angka dan huruf nilai, bagi murid di sekolah. Bahkan, catatan 100 hari pemerintahan, menjadi justifikasi, cakap, tidaknya pemerintahan, dalam mengemban amanah. Padahal, dalam siklus pemerintah lima tahunan, mandat yang diberikan rakyat adalah lima tahun, alias 1.824 hari. Artinya, apa yang bisa diukur, dari kinerja pemerintahan yang baru seumur jagung itu?. Mungkin yang bisa dilihat adalah program kerja tahunan, hingga lima tahunan, yang secara kualitatif dapat dinilai. Itu pun apabila pemerintahan mampu mendiseminasikan informasi secara komunikatif, dan komprehensif. Celakanya, seolah terkena kutukan komunikatif, mayoritas pejabat publik kita, tidak cakap dalam berkomunikasi.

Secara konsepsional, para pejabat kita, gagal paham dalam manajemen komunikasi, termasuk aspek manajemen krisis, dan tidak mampu melakukan tindakan komunikatif atau communicative act. Dalam konsepsi tindakan komunikatif, ada empat syarat utama, yaitu kebenaran, ketepatan, otentisitas atau kejujuran, dan komprehensibilitas. Dalam sepanjang sejarah birokrasi pemerintahan, masalah komunikasi, tidak atau belum menjadi atensi dan kepedulian. Padahal, semua segi dan permasalahan kehidupan, dapat berujung sekaligus berpangkal dari aspek komunikasi. Mungkin perlu dipikirkan, sebelum dilantik, seorang pejabat setingkat menteri sekalipun, perlu di-retreat khusus mengenai komunikasi. Bahkan bagi menteri komunikasi dan digital.

Di antara 100-an orang anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, ada sejumlah kementerian atau badan, lembaga yang dinilai positif oleh sejumlah kalangan, maupun hasil survei independen. Sebut saja, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Badan Gizi Nasional, sebagai contoh. Kementerian dan lembaga yang cukup mendulang citra positif itu, bahkan dalam hari pertama setelah dilantik. Adalah Menteri Profesor Abdul Mu’ti yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam acara serah terima jabatan, Menteri Abdul Mu’ti membawaserta ibunda dari desa, sebagai apresiasi atas peran sentral seorang ibu, hingga mampu mengantar puteranya menjadi seorang menteri. Momen ini, mengandung pesan kuat, dalam bidang pendidikan moral, tentang pentingnya bakti seorang anak kepada orangtua, dan peran orangtua dalam mendukung serta mendoakan sang anak, hingga sang anak mampu meraih posisi tinggi, dan dapat berkontribusi bagi masyarakat-bangsanya.

Menteri Abdul Mu’ti, agaknya, selain merupakan sosok The Right Man on The Right Place dari sisi latar belakang pendidikan, juga merupakan orang yang secara cepat membalikkan citra kementeriannya, dengan menempatkan Kemendikdasmen sebagai salah satu kementerian yang paling memuaskan publik. Mendikdasmen juga memiliki kemampuan communicative act atau tindakan komunikatif, dengan melakukan kehadiran media atau media presence serta kehadiran digital atau digital presence, secara terukur dan proporsional. Hasil media montoring yang dilakukan terhadap kementerian ini menunjukkan, media presence dan digital presence mencapai 2.219 konten, dan 3.454 artikel, di semua platform media digital, dan apabila seluruh konten itu menghasil iklan, valuasi periklanannya mencapai 4,2 juta dolar. Dari ribuan konten media digital, tiga figur yang paling banyak disebut adalah Dirjen Guru dan Tendik, Mendikdasmen, dan Presiden Prabowo Subianto, pada tiga isu utama, kinerja guru dan gaji guru, ujian nasional dan pelajaran coding.

Saksikan Editorial tvMu 'Panas Dingin Indonesia Malaysia'