Tanggapan Haedar Nashir Soal RUU TNI: Tak Ada Ruang Dialog untuk Rakyat

TVMU.TV - DPR RI beberapa waktu lalu mengesahkan RUU TNI. Hal ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Bahkan gelombang-gelombang demonstrasi untuk tolak pengesahan RUU TNI itu sampai berujung ricuh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir buka suara menanggapi pengesahan RUU TNI. Ia menyayangkan DPR RI tak memberikan ruang dialog kepada rakyat.

"Sayang kan DPR tidak memberi ruang untuk setiap perubahan apalagi permulaan dari penyusunan undang-undang, dengan naskah akademik yang leluasa kepada masyarakat," kata Haedar di Yogyakarta, Selasa (25/3).

Selain itu, Haedar juga menyebut ada dua entitas yang sering dipertentangkan dalam teori demokrasi yaitu sipil dan militer.

Ia mempertanyakan apakah konsep supremasi yang diinginkan sudah sejalan dengan ketatanegaraan Indonesia atau belum.

Oleh sebab itu, Haedar mengimbau agar pemerintah melakukan dialog terbuka terlebih dahulu. Menurut dia, jika memberikan ruang yang leluasa kepada militer untuk masuk ke berbagai struktur pemerintahan tanpa berhenti dari posisinya, bakal memunculkan masalah.

"Atau sebaliknya, supremasi sipil tanpa tatanan juga sama nanti akhirnya melahirkan demokrasi liberal," kata Haedar.

"Sementara nantinya kekuatan civil society tak berdaya menghadapi oligarki itu," pungkasnya.

VIDEO: Konferensi Pers Muhammadiyah Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijah 1446 H