DPR RI Dorong Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Duduk Bersama Bahas Fasilitas Haji

TVMU.TV - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendorong Pemerintah Indonesia agar duduk bersama pihak Arab Saudi guna membentuk forum bersama terkait fasilitas haji ke depannya. Pasalnya, fasilitas yang jemaah haji asal Indonesia dapatkan tidak sesuai harapan.

"Sehingga, Saudi itu jangan menganggap Tanah Suci milik dia. Itu milik umat Islam. Maka, dari sisi pembiayaan pelayanan sejatinya dirembukan oleh negara yang mengirimkan jemaah haji," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Yandri menyoroti tambahan dana haji sebesar Rp 1,5 triliun yang disepakati DPR bersama pemerintah.

Menurut dia, jika saat itu biaya Rp 1,5 triliun tidak dibayarkan, jemaah asal Indonesia tidak akan berangkat haji.

"Jadi jangan seperti kita ini, sudah diputuskan Pemerintah Arab Saudi. Mau diambil silakan, enggak mau diambil enggak," terang Yandri.

Yandri mengungkapkan waktu untuk melobi Arab Saudi saat itu sudah terlalu mepet. Sehingga, pada akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membayar tambahan biaya haji yang sudah ditetapkan.

"Ke depan mumpung waktunya masih panjang, sebaiknya Pemerintah Indonesia menginisiasi negara lain untuk mengetuk pintu Saudi Arabia agar duduk bareng, agar bisa membuat komite atau forum bersama untuk mematangkan persiapan haji masa akan datang," tutur Yandri.

Lebih lanjut, politikus PAN ini menerangkan, fasilitas haji yang tak sesuai harapan itu.

Misalnya, tenda yang ditempati jemaah haji terlalu padat. Selain itu, kasurnya juga kecil.

"Kemudian antre kamar mandi terlalu panjang, terutama perempuan. Makanya, saya meminta kebutuhan kamar mandi perempuan itu mesti dua kali lipat dari laki-laki karena perempuan biasanya lama di kamar mandi," tutur Yandri.

"Jangan sampai saat mereka wukuf, lama antre di WC. Itu saya lihat kemarin di Arafah. Itu mungkin evaluasi mendasar, yang lain masih banyak lah ya, terkait ketaatan petugas haji, pemondokan," sambung Yandri.

Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan, setelah musim haji selesai, Komisi VIII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) evaluasi haji.

Dipersembahkan oleh: