Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Berpolitik Kebangsaan, Bukan Politik Mencari Kekuasaan

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, bahwa sejak berdiri pada 1912 hingga saat ini Muhammadiyah tetap berpolitik, namun bergerak dalam politik kebangsaan, bukan politik untuk meraih kekuasaan. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan politik kebangsaan Muhammadiyah yakni terus bergerak membangun bangsa dan Negara, serta terlibat aktif dalam dinamikanya sesuai posisinya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Oleh karena itulah, sebut Haedar Muhammadiyah dengan tegas tidak akan mengambil jalan politik praktis atau politik yang berorientasi langsung pada perebutan kursi kekuasaan, sebagaimana dilakukan oleh partai politik atau kekuatan politik formal. 

Demikian hal itu disampaikan Haedar saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jum’at (29/9).

Dikatakan Haedar, LHKP adalah salah satu unsur pembantu pimpinan yang ada di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Lembaga ini didirikan untuk memberi atau merumuskan kebijakan pimpinan Muhammadiyah, terkait dengan politik kebangsaan.

Sehingga, anggota pimpinan di LHKP ini, banyak diisi oleh kader Muhammadiyah yang bergerak dibidang politik, baik sebagai politisi atau mantan politisi dari berbagai partai politik.

Maka dari itu, Haedar mengajak semua pihak untuk mengkaji secara seksama semua Khittah Denpasar 2002, secara lebih mendalam, yang  disertai pemahaman atas konteks dan perjalanan Muhammadiyah sejak berdiri hingga saat ini. 

“Jangan dangkal dalam memahaminya, apalagi sekadar pemikiran sesaat secara perseorangan,” tegasnya.

Selain itu, Haedar mengatakan Muhammadiyah itu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak dalam pembinaan masyarakat dan pembangunan bangsa. Dan bukan bergerak dan menjalankan fungsi organisasi politik.

Itulah jalan yang dipilih Muhammadiyah dari periode ke periode sebagai wujud ijtihad politik Muhammadiyah. Jalan perjuangan yang meletakkan politik sebagai al-umur ad-dunyawiyyah yang meniscayakan ijtihad.

“Ijtihad Muhammadiyah ya tidak berpolitik praktis. Lalu kalau ditanya apa solusinya?  Ya silakan baca dengan utuh Khittah Denpasar 2002,” terang Haedar.

Disisi lain, Haedar mengatakan Muhammadiyah juga mendorong para anggota dan kadernya untuk aktif ke partai politik, selain di lembaga pemerintahan, dan lembaga strategis lainnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Haedar menyebutkan Muhammadiyah sering mendorong para kadernya untuk berkiprah di eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya dengan modal kemampuan, integritas, dan visi kemuhammadiyahan yang baik.

Selanjutnya, ungkap Haedar, Muhammadiyah juga memandang positif fungsi dan perjuangan politik praktis, serta sering berkomunikasi dengan jajaran partai politik.

“Silakan hayati dan baca secara utuh Khittah Denpasar 2002, semuanya ada jalannya masing-masing,” sebutnya.

VIDEO: Pengajian Tarjih 'Politik Uang dalam Pandang Muhammadiyah'