KPU Audiensi ke Muhammadiyah, Haedar Nashir Minta Pemilu Tetap Dilaksanakan 14 Februari 2024

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menerima audiensi jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada Selasa (3/1/2023).

Tampak hadir juga Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti ikut menyambut rombongan KPU.

Sementara dari jajaran KPU RI diwakili enam orang komisioner, yakni Hasyim, Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, dan Mochamad Afifuddin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai audiensi menyampaikan, melaksanakan penyelenggaraan Pemilu adalah tugas yang mulia sekaligus memegang tanggung jawab berat.

Lebih lanjut, ia meminta pemungutan suara Pemilu serentak mendatang tetap dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu.

"Artinya KPU menjamin berdasarkan konsitusi juga, dimana dalam pandangan KPU tadi pak Hasyim Pemilu selain jurdil (Jujur dan Adil) dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu sesuai di Undang-undang Dasar 1945," jelas Haedar.

Selain Pemilu Jujur dan Adil, serta dilaksanakan setiap lima tahun, Haedar berharap adanya suasana aman, nyaman, gembira dan berkualitas dalam Pemilu 2024.

Kemudian, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga menyampaikan Pemilu mendatang tidak ada lagi pembelahan politik di tubuh bangsa ini.

Oleh karena itu, Haedar pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga keharmonisan Pemilu 2024 dari sekarang.

"Pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau, tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. Maka pastikan itu juga Pemilu tidak lagi meciptakan kondisi pembelahan bangsa, termasuk imbauan Kami kepada elite di negeri tercinta ini," terangnya.

Setelah itu, Haedar berharap ada kesadaran kolektif atau kesadaran politik bersama bahwa Pemilu adalah ajang untuk membangun persatuan bangsa dan membangun kemajuan bangsa, bukan hanya merebutkan kursi, tapi ada hikmah kebijaksanaan. 

"Siapapun nanti yang menang dan menduduki posisi di pemerintahan maupun legislatif itu adalah amanat terbesar dan terberat bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pestapora, tapi sebagai tanggung jawab yang luhur tapi berat," pesannya.

"Begitupun juga yang nanti tidak memperoleh kesempatan untuk kekuasaan dengan lega hati tetap berhikmad untuk bangsa dan negara," lanjutnya.

VIDEO: Refleksi Akhir Tahun tvMu 'Kegaduhan Politik yang Tidak Perlu'