Muhammadiyah Dorong Reformasi Sistem Pemilu dan Suksesi Kepemimpinan 2024

TVMU.TV - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyebutkan sikap Muhammadiyah dalam Pemilu 2024 merujuk pada hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kota Surakarta.

Salah satu keputusan itu adalah Reformasi Sistem Pemilu dan Suksesi Kepemimpinan 2024. Mu'ti menilai hal ini sangat penting dan menjadi isu strategis bagi Muhammadiyah. Baginya, Pemilu merupakan agenda kebangsaan yang perlu dilihat secara kritis serta disikapi dengan cara-cara yang konstruktif.

“Kalian boleh tidak setuju dengan pendapat seorang Abdul Mu’ti, tapi jangan sampai tidak sejutu dengan keputusan organisasi,” kata Mu'ti dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Media Afiliasi Muhammadiyah se-Indonesia pada Senin, (8/5/2023) secara daring.

Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berpandangan bahwa Pemilu 2024 adalah harga mati. Adanya wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak dapat dibenarkan dan melanggar konstitusi negara.

Dia menambahkan, Muhammadiyah ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung sebagaimana mestinya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Tentu dengan catatan bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara sehat dengan meminimalisir segala bentuk kecurangan dan pelanggaran.

“Di tengah masyarakat yang khusyu jangan ada yang kasak-kusuk,” sebut Mu'ti.

Dalam usaha meminimalisir segala bentuk kecurangan dalam Pemilu 2024, Mu't mengatakan Muhammadiyah memberikan opsi agar Pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup sebagaimana pernah dilakukan pada zaman orde baru.

Ia menjelaskan unculnya kembali opsi ini ke permukaan bukan tanpa alasan, pasalnya sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan banyak bermasalah dan menciptakan lingkaran setan oligarki yang mengatur transaksi politik pemilu.

Menurut Abdul Mu’ti, sistem pemilu yang ada saat ini berpotensi hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki dan menguasai kapita. Mereka yang akrab disebut oligarki ini bisa dengan mudah memobilisasi para calon yang bersaing memuncaki tangga kekuasaan.

Sehingga, lanjutnya, tidak dipungkiri dapat menciptakan lingkungan persaingan politik yang melahirkan para kanibal. Meski opsi proporsional tertutup dipilih dan diyakini oleh Muhammadiyah dapat menciptakan ekosistem politik yang lebih baik dalam menghasilkan pemimpin yang diharapkan, namun di satu sisi tetap memiliki kelemahan.

Disisi lain Mu'ti menyebutkan kelemahan dari sistem proporsional tertutup ini tidak lain terjadi di level pimpinan partai. Namun, apapun sistem yang digunakan, Muhammadiyah menempatkan diri menghormati wewenang partai politik dalam menentukan calon pemimpin Indonesia dengan beberapa catatan.

Tak lupa, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini kepada setiap Ketua Partai untuk memiliki kesadaran untuk memperluas radius pandangannya dalam menyajikan calon yang memiliki berkualitas dan kapasitas untuk memimpin Indonesia yang sangat majemuk.

“Sebagai masyarakat biasa kami berharap kader-kader yang memang memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin bisa didorong untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan di semua level,” ujar Mu'ti.

VIDEO: PP Muhammadiyah Siap Bantu Kader Muhammadiyah Sudan Lanjutkan Studi