Dadang Kahmad Prihatin Masih Rendahnya Penghargaan Terhadap Petani

TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengaku prihatin masih rendahnya penghargaan terhadap petani di Tanah Air. Menurutnya, hal ini membuat produktivitas dan kualitas pertanian tidak optimal.

“Kita ini juga tidak prihatin dengan mengimpor besar-besaran dari luar negeri padahal kita ini negara agraris,” kata Dadang dalam acara Catatan Akhir Pekan tvMu pada Ahad (3/7), sebagaimana ditulis Selasa (5/7).

Lebih lanjut, ia menyebutkan, Indonesia seharusnya terbebas dari impor bahan pangan. Karena, Indonesia memiliki lahan yang sangat luas dan subur.

Tidak terwujudnya swasembada, ujar Dadang, disebabkan karena ada masalah dalam roda pertanian di Indonesia.

“Saya kira pemerintah harus serius dalam pengadaan pangan untuk bangsa. Kita punya sekolah-sekolah pertanian unggul, itu coba dimintai advice-nya bagaimana cara intensifikasi pangan, melipatgandakan panen lewat inovasi dan penelitian,” ungkap Dadang.

Disisi lain, Dadang juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petani. Maka dari itu, ia berharap pemerintah melakukan subsidi kesejahteraan dengan cara membeli hasil panen petani dengan harga mahal, selanjutnya menjualnya secara murah kepada masyarakat.

Menurut Guru Besar Sosiologi Agama UIN Bandung tersebut, hal inilah yang dinilai akan memberi stimulus pada petani untuk giat memberikan yang terbaik dalam program intensifikasi pertanian.

“Tidak seperti sekarang, petani itu di desa merasa rugi karena ketika panen tiba harganya murah, dibeli juga murah. Sehingga mereka tidak semangat. Termasuk banyak tenaga-tenaga pertanian angkatan muda yang tidak mau bertani. Mereka pindah ke kota jadi buruh sehingga ini merugikan masa depan pangan kita,” tuturnya.

“Karena itu perlu rangsangan yang positif termasuk pada generasi muda sehingga mereka mau bekerja bertani karena menguntungkan. Kalau tidak, ya akan terjadi ketergantungan dan kita akan jadi pengimpor yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat besar,” sambung Dadang.

Untuk menggeliatkan kembali pertanian, Dadang meminta pemerintah bersikap tegas terhadap kasus-kasus menyangkut barang pangan.

“Kejadian-kejadian terhadap pangan, penimbunan, ekspor tanpa ijin harus diberikan hukuman berat karena itu mengganggu terhadap keamanan pangan di dalam negeri. Ini harus jadi catatan kita. Kita harus tegas terhadap hal-hal yang bersifat strategis,” pungkasnya.

VIDEO: Antisipasi Muhammadiyah Terhadap Krisis Pangan