DPRD Balangan Konsultasi ke PP Muhammadiyah, Bahas Beasiswa SDM Hingga Hilirisasi Karet dan Riset LHKP

DPRD Balangan Konsultasi ke PP Muhammadiyah, Bahas Beasiswa SDM Hingga Hilirisasi Karet dan Riset LHKP
PP Muhammadiyah menerima audiensi dan kunjungan konsultasi jajaran DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Jumat (9/10). Foto: muhammadiyah.or.id.

TVMU.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima audiensi dan kunjungan konsultasi jajaran DPRD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Rombongan wakil rakyat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, tersebut diterima oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin bersama Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Neni Nurhayati.

Konsultasi strategis ini difokuskan pada upaya akselerasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyusunan skema beasiswa daerah, riset dampak lingkungan pascatambang, serta hilirisasi potensi komoditas karet lokal Balangan.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Izzul Muslimin, menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah di era modern sangat ditentukan oleh orientasi mutu pendidikan dan kesehatan ketimbang sebatas angka kuantitas penduduk.

“Bukan soal jumlah, tetapi bagaimana SDM itu kualitasnya baik,” ujar Izzul Muslimin di Jakarta.

Izzul menambahkan bahwa jaringan amal usaha Muhammadiyah di bidang sekolah, kampus, dan rumah sakit siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah Balangan untuk membangun ekosistem ekonomi inklusif yang menyerap tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arif, memaparkan bahwa Kabupaten Balangan perlu segera mentransformasi struktur ekonominya agar tidak terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif tambang dan penjualan komoditas mentah.

DPRD Balangan mendorong pengembangan industri olahan karet menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti sarung tangan industri maupun komponen karet manufaktur melalui pendampingan kaji terap para pakar Muhammadiyah.

“Kami membutuhkan orang-orang yang bisa mendampingi, mengarahkan, dan menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak yang dapat membantu,” ungkap Saiful Arif.

Merespons kebutuhan tersebut, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Neni Nurhayati, menyatakan kesiapan LHKP untuk memfasilitasi riset advokasi kebijakan publik, pemetaan isu lingkungan seperti pascatambang dan karhutla di Kalimantan, hingga penerjun pogram Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik berkelanjutan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA).

Sebagai langkah konkret, PP Muhammadiyah dan DPRD Kabupaten Balangan sepakat menggelar pertemuan teknis lanjutan untuk merumuskan nota kesepahaman (MoU) pendampingan masyarakat dan kajian pembangunan daerah.