Di Pengajian PP Muhammadiyah, Anwar Abbas Sentil Warga Suka Belanja di Luar Negeri dan Soroti Hukum yang Bisa Dibeli

TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., melontarkan kritik tajam sekaligus pesan reflektif kepada masyarakat Indonesia agar tidak sekadar berwisata belanja di luar negeri, melainkan turut memikirkan peluang ekspor produk lokal.

Pesan bernas tersebut disampaikan Anwar Abbas di hadapan ratusan jemaah dalam Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertema “Muhammadiyah dalam Politik Kebangsaan” yang dihelat di Aula KH Ahmad Dahlan, Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 30 Oktober 2026.

Dalam paparannya, Buya Anwar—sapaan akrabnya—khusus menyoroti fenomena pelancong asal Indonesia yang kerap dilanda euforia memborong barang-barang murah saat berkunjung ke Tiongkok. Ia memperingatkan bahwa kebiasaan konsumtif tanpa diimbangi perlindungan industri domestik berisiko mematikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Meski demikian, Anwar secara realistis mengakui ketimpangan daya saing teknologi manufaktur antara Indonesia dan Tiongkok yang mampu menekan biaya produksi secara masif.

“Sehingga dalam kalkulasi saya, akan sulit bagi kita jika akan memproduksi sesuatu akan bisa berkompetisi dengan produk Cina, akan bisa mengalahkan harga yang ditawarkan oleh produk Cina,” ungkap Anwar Abbas di Jakarta, Jumat malam, 30 Oktober 2026.

Tak hanya menyoroti sektor ekonomi perdagangan, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga membentangkan persoalan krusial bangsa terkait lemahnya etika penyelenggara negara serta problem penegakan hukum yang kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Mengenang diskusinya bersama tokoh global George Soros beberapa tahun silam, ia menilai bahwa hambatan terbesar kemajuan Indonesia berakar dari rendahnya etika elit serta regulasi yang kerap berpihak pada korporasi besar alih-alih melindungi ekonomi rakyat kecil.

“Etika ini masih mengganggu di negara kita ini, dan kita masih terganggu dengan masalah-masalah yang sebenarnya administratif prosedural,” tegasnya.

Anwar menambahkan, keberpihakan hukum yang belum sepenuhnya adil dikhawatirkan dapat mencederai rasa keadilan sosial dan memicu praktik hukum rimba di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak agar reformasi hukum dan penjagaan etika publik diletakkan sebagai prioritas mutlak menuju Indonesia Berkemajuan.

“Jadi kalau seandainya kita ingin membawa negara ini berkemajuan adalah supaya hukum harus tegak, etika harus kita junjung tinggi,” pungkas Anwar Abbas.