Muhadjir Effendy Minta LPHU Garap Rantai Pasok Bisnis Haji senilai Rp70 Triliun
Admin tvMu 
TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., mendesak Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah untuk membangun visi kewirausahaan (business orientation) dalam mengelola ekosistem pelayanan haji dan umrah.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memberikan paparan bertajuk “Membangun Ekosistem Haji Berkemajuan” dalam perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III LPHU PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Haji ini memaparkan bahwa potensi perputaran uang dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia sangat fantastis, yakni mencapai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun setiap tahunnya.
Muhadjir menegaskan, penguatan pilar ekonomi dalam tata kelola haji bukan hanya sejalan dengan misi kemandirian Persyarikatan, melainkan juga meneladani sejarah perjuangan Raden Dhuri Dahlan—putra pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan—sebagai entitas saudagar pendukung dakwah.
“Kalau bapak-bapak sekarang ngelola haji sama sekali tidak punya visi dagang, itu berarti tidak mewarisi visi Kiai Dahlan,” tegas Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia mengingatkan bahwa LPHU Muhammadiyah tidak boleh terjebak pada ranah bimbingan manasik semata tanpa mengambil peran strategis sebagai pemain utama dalam rantai pasok komersial perhajian.
“Jadi jangan hanya mengusahakan jamaah mabrur saja. Kalau bapak tidak dapat untung di lembaga itu… ah itu berarti enggak berkemajuan,” imbuhnya.
Guna menangkap peluang bisnis tersebut, Muhadjir menyarankan agar LPHU segera membentuk divisi bisnis khusus yang fokus menguasai rantai pasok kebutuhan jemaah, mulai dari penyediaan jasa katering, pasokan bahan pangan Nusantara, perlengkapan kain ihram, hingga akomodasi perhotelan di Arab Saudi.
Ia menyoroti masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji tanah air.
“Coba kalau itu semua kebutuhan kain untuk ihram, untuk tempat-tempat kasur, bantal, seprai, itu semua dari Indonesia tidak dari Cina,” paparnya.
Sebab itu, pemisahan fungsi antara tim pembinaan ibadah dan tim pengembangan bisnis profesional dipandang sebagai langkah krusial agar ekspansi ekonomi Persyarikatan berjalan optimal.
“Kalau perlu bentuk tim divisi khusus untuk bisnis. Jadi untuk yang bimbingan haji oke, tapi bentuk divisi ini yang nanti mencari peluang-peluang bisnis di sana,” pungkas Muhadjir.
