Muhammadiyah dan MUI Desak Pemerintah Bersikap Soal Rencana Konser Andrea Bocelli

TVMU.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk bersikap selektif serta mengambil langkah tegas terkait rencana penyelenggaraan konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada kurun akhir Oktober hingga awal November 2026.

Sikap kritis tersebut mengemuka dalam tayangan program Ruang Publik TVMu pada Ahad, 24 Oktober 2026. Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, M.A., menegaskan bahwa Muhammadiyah konsisten memegang komitmen moral mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk propaganda penindasan Zionisme Israel, termasuk yang dikemas melalui medium seni, olahraga, maupun jaringan perdagangan.

Syafiq mengingatkan masyarakat agar cermat mengalokasikan sumber daya keuangan agar tidak secara langsung maupun tidak langsung membiayai atau melegitimasi aksi kekerasan terhadap kemanusiaan.

“Jika sebuah konser itu dimaksudkan untuk menggalang dana dan apalagi jika dana itu digunakan untuk menjustifikasi, mendukung kezaliman dan penjajahan, maka itu juga sesuatu yang tidak mungkin kita benarkan,” tegas Syafiq A. Mughni di Jakarta, Ahad, 24 Oktober 2026.

Dalam forum diskusi yang sama, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, memaparkan bahwa penolakan MUI berlandaskan penelusuran rekam jejak Bocelli yang pernah tampil dalam penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010.

Sudarnoto menekankan bahwa penolakan ini murni pertimbangan komitmen kemanusiaan atas rekam jejak sang artis terhadap militer Israel, bukan atas dasar genre musik, lirik, atau identitas keagamaan. MUI bahkan telah melayangkan surat sikap resmi kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MUI berharap pemerintah tidak mengorbankan kepedulian atas tragedi kemanusiaan Palestina demi pertimbangan keuntungan ekonomi semata.

Sejalan dengan itu, Ketua Lembaga Seni Budaya (LSB) PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P., mengingatkan pentingnya literasi masyarakat dalam membaca instrumen diplomasi budaya (soft power) yang kerap dimanfaatkan untuk membentuk opini publik.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Hikmah dan Kebijakan Publik PP Nasyiatul 'Aisyiyah, Dwi Setyowati, menegaskan dukungannya atas langkah MUI. Menurutnya, pemerintah perlu lebih peka terhadap empati korban kejahatan perang—khususnya perempuan dan anak-anak di Palestina—dengan mengundang seniman internasional lain yang bersih dari rekam jejak keterlibatan agresi.