Saad Ibrahim Buka Rakernas LPHU Muhammadiyah dan Soroti Isu Geopolitik Perhajian
Admin tvMu 
TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. H. M. Saad Ibrahim, M.A., menekankan krusialnya kesiapan adaptasi dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan ibadah haji di tengah pesatnya teknologi informasi, eskalasi dinamika geopolitik global, serta kompleksitas pelayanan jemaah.
Amanat tersebut disampaikan Kiai Saad saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Kiai Saad menilai bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik dan spiritual yang memerlukan perhatian serta mitigasi manajemen paling komprehensif dibandingkan ibadah lainnya.
“Untuk perkembangan ibadah-ibadah itu dalam konteks pelaksanaannya, yang paling memerlukan banyak perhatian itu adalah ibadah haji,” ungkap Kiai Saad Ibrahim di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Melalui forum mudzakarah nasional ini, LPHU PP Muhammadiyah terdorong untuk terus mengevaluasi dan merumuskan proyeksi tata kelola perhajian Persyarikatan yang berkemajuan, akuntabel, serta relevan dengan dinamika regulasi terkini.
“Mudzakarah-mudzakarah seperti ini adalah bagian-bagian untuk kita memproyeksikan pelaksanaan ibadah haji di tangan Muhammadiyah itu semakin baik,” jelasnya.
Menyikapi ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi skema penerbangan dan keselamatan jemaah di Tanah Suci, mantan Ketua PWM Jawa Timur ini meminta segenap pengelola travel dan bimbingan haji Muhammadiyah memperkuat pembekalan mental ketawakalan serta kepatuhan manasik jemaah.
“Dengan perkembangan geopolitik kayak begini ini kita harus hati-hati. Tapi di atas semuanya itu tentu sekali lagi, berserah diri kita kepada Allah sebagai tamu Allah itu menjadi hal yang penting,” tuturnya.
Dalam kerangka fikih muamalah dan prinsip maslahat ammah (kemaslahatan umum), Kiai Saad juga melontarkan pandangan strategis terkait pemanfaatan Damy/Dam (denda haji). Ia menilai pelaksanaan penyembelihan hewan dam jemaah haji Indonesia yang didistribusikan di Tanah Air jauh lebih memberikan dampak kesejahteraan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jadi ketika kita menggunakan prinsip kemaslahatan itu hampir pasti siapa pun menyimpulkan lebih bermaslahah kalau kemudian itu disembelih di Indonesia sendiri,” ujar Kiai Saad.
