FISIP UMJ Gelar Diskusi Publik Bahas Politisasi Identitas, Hadirkan Praktisi dan Pengamat Politik
TVMU.TV - Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Diskusi Publik dengan tema 'Problematika Politisasi Identitas Jelang Pemilu 2024' di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (17/5/2023).
Narasumber dalam acara tersebut yaitu Rektor UMJ Ma’mun Murod, Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Pengamat Politik Rocky Gerung. Sementara Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Siti Zuhro sebagai keynote speech pada Diskus Publik itu.
Dalam pengantarnya, Dosen Magister Ilmu Komunikasi Siti Zuhro menjelaskan bahaya dari politik identitas. Pada Pemilu 2024 mendatang, ia berharap adanya demokrasi yang berkualitas, dan memberikan pendidikan pada masyarakat terutama generasi muda untuk berpikir logis.
“Ketika politik identitas ditarik dalam isu SARA, maka akan ada sisi lain dari politik identitas yaitu intoleransi, kekerasan verbal fisik, dan pertentangan etnik dalam kehidupan,” jelas Siti Zuhro.
“Kompetisi yang sehat menjadi keniscayaan tanpa perlu menggunakan agama. Indonesia butuh kepemimpinan transformatif bukan transaksional. Membangun demokrasi berarti membangun sebuah negara,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UMJ Ma’mun Murod memberikan pengalamannya terkait praktik politik identitas.
Menurut dia, masyarakat memiliki standardisasi sendiri dalam menilai politik identitas, seperti memandang politik identitas berdasarkan subjek pelaku dan bukan objek yang dilakukan, terutama pada kelompok mayoritas.
Sementara itu, Pengamat Politik Rocky Gerung menyampaikan, masyarakat Indonesia sepertinya mendapat kutukan untuk menikmati politik identitas.
“Kalau dipaksa jangan pakai politik identitas maka yang digunakan amplop atau jual ayat, karena hanya itu komoditasnya,” sebutnya.
Terkait penyelesaian politik identitas ini, ia pun berharap partai memiliki kurikulum sejarah intelektual dari demokrasi. Sebab, menurut Rocky, Indonesia gagal menciptakan demokrasi yang masuk akal.
VIDEO: Abdul Mu’ti Sebut Wahyu Bersifat Tetap dan Ijtihad Bersifat Tidak Tetep
Comments (0)