Haedar Nashir Minta Publik Sikapi Dewasa Putusan MK dan Tekankan Kejujuran Berbangsa
Admin tvMu 
TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi dinamika politik nasional secara dewasa, moderat, dan taat hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pesan kebangsaan tersebut disampaikan Haedar di sela-sela peresmian gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz), Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Haedar menegaskan bahwa sebagai organisasi Islam yang konsisten memegang teguh falsafah Pancasila dan konstitusi, Muhammadiyah menghormati setiap putusan lembaga peradilan. Ia mengingatkan bahwa mekanisme hukum merupakan jalur terbaik dalam menyelesaikan sengketa berbangsa.
“Bagi yang tidak puas, ya silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” ujar Haedar Nashir di Sidoarjo.
Di sisi lain, Haedar mengimbau pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh putusan peradilan untuk tidak bersikap jumawa atau menang sendiri. Menurutnya, persoalan hukum dan politik nasional kerap memiliki dimensi kompleks yang membutuhkan kearifan bersama.
Haedar juga mendorong para elite politik dan masyarakat untuk melakukan introspeksi mendalam atas kondisi perjalanan demokrasi serta penegakan hukum di tanah air agar energi bangsa tidak habis terserap konflik berkepanjangan.
“Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Haedar menekankan bahwa nilai kejujuran dan integritas harus dijadikan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana pencapaian politik wajib diraih melalui cara-cara yang sah dan bermartabat.
Melalui peresmian sarana pendidikan SD Mumtaz Sidoarjo ini, Haedar berharap perbaikan sistem hukum dan penguatan etika penyelenggara negara terus dilakukan demi menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
