Majelis Pustaka dan Informasi Minta Pemerintah Tanggung Jawab atas Kebocoran Data Buntut PDNS Diretas

TVMU.TV - Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ismail Fahmi mengaku prihatin atas insiden serangan siber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Ia menyebutkan insiden yang terjadi sejak 20 Juni ini telah mengganggu operasional dan menyebabkan kebocoran data pada berbagai instansi pemerintah, termasuk data ribuan lembaga pendidikan dan tenaga pengajar yang berafiliasi dengan Muhammadiyah.

Bagi Ismail Fahmi, serangan ini tidak hanya merupakan insiden biasa, tetapi telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada sistem digital atau siber Indonesia. 

"Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia," kata Ismail Fahmi dalam keterangannya, seperti dikutip tvMu, Jumat (28/6).

Selain itu, Ismail Fahmi juga mengkritik pemerintah karena belum memiliki sistem backup atau cadangan data yang efektif, yang menjadi salah satu penyebab data penting banyak instansi, termasuk Muhammadiyah, terancam. 

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko yang akan terjadi," sebutnya.

Oleh karena itu, Ismail Fahmi meminta pemerintah dapat mengambil tanggung jawab penuh atas insiden ini, serta segera mengambil langkah-langkah pemulihan yang konkret.

Dia pun menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka oleh pemerintah kepada masyarakat, serta menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan ahli dari berbagai pihak secara transparan.

Saksikan Live Streaming Program Dialektika 'Tumpas Judi Online'