Modus Pengambilalihan Tanah Rempang Berkedok Investasi

Oleh: Ristan Alfino Addakhil*

Tanah diperlukan manusia sebagai ruang gerak dan sumber kehidupan. Sebagai ruang gerak, tanah memberikan fasilitas untuk berpijak, tempat mendirikan perumahan, serta tempat untuk sarana-sarana lainnya yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia.

Selain itu hubungan tanah dan manusia terkait juga dengan ikatan budaya dan spiritual. Untuk itulah manusia sangat terikat dengan tanah tempat tinggalnya dan sangat sulit untuk memutuskan hubungan ini.

Terkait seketa tanah Rempang dan banyak daerah lainnya di Indonesia ini merupakan masalah yg umum terjadi di indonesia. Dimana pemerintah dan oligarki bisa semena-mena mengambil alih tanah masyarakat adat dengan alasan penanaman modal atau investasi. Dan dalam hal ini selalu dirugikan adalah masyarakat.

Pemerintah selalu berdalih bahwa dengan investasi ini maka akan menambah pemasukan kas negara dan daerah, serta mampu menyerap lapangan kerja.

Pertanyaannya adalah apakah sebelum investasi ini masyarakat di sana tidak bekerja? tentu tidak. Masyarakat disana dari dahulu kala sudah menjalankan kegiatan ekonomi dan mampu untuk menghidupi kebutuhan mereka.

Atau jangan-jangan investasi ini justru mendegradasi kehidupan masyarakat setempat, baik dari kegiatan ekonomi, budaya dan spiritual mereka. Perbedaan inilah yanh membuat masyarakat marah kepada pemerintah yang semena-mena terhadap mereka dengan alasan investasi.

Hal ini dipertegas dengan ucapan-ucapan dari pemangku kuasa yang sangat tidak elegan, seperti masyarakat akan dibuldozer, dipiting dan ucapan-ucapan susah mencari investor. Jelas ini membuat luka yg mendalam disanubari masyarakat.

Pemerintah yang seharusnya dipilih untuk memperjuangkan kehidupan layak bagi masyarakatnya malah menyengsarakan masyarakatnya. Presiden pun terkesan acuh dengan problem ini yang justru membuat marwah rezim ini semakin rontok.

Sudah saatnya pemerintah hari ini dan kedepan harus cerdas betul dalam mencari investasi demi memajukan bangsa dan negara ini. Tapi bukan ivestasi yg justru titipan dan oligarki yg merugikan masyarakat indonesia. Pemerintah harus berhenti jd kacung oligarki dan harus berani mengatakan tidak kepada investasi yg merugikan masyarakat Indonesia.

*Penulis merupakan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta.