Abdul Mu'ti Sesalkan Daerah yang Tolak Pinjamkan Fasilitas sebagai Tempat Salat Idulfitri

Apr 17, 2023 0

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti/ Foto: IG @abe_mukti.

TVMU.TV - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyesalkan beberapa daerah yang menolak meminjamkan fasilitas umum sebagai tempat untuk menggelar salat Idulfitri pada Jumat, 21 April 2023.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengatur penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idulfitri.

Baca Juga

“Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdhah seperti awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” kata Mu’ti melalui akun IG @abe_mukti seperti dikuti tvMu pada Senin (17/4).

Ia menambahkan, pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dengan demikian, fasilitas publik seperti lapangan dan tempat terbuka bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Fasilitas publik seperti lapangan dan fasilitas lainnya adalah wilayah terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan pemakaian, bukan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah,” lanjut Mu'ti.

Selain itu, Mu’ti menjelaskan kegiatan melaksanakan ibadah Idulfitri di lapangan terbuka bukanlah kegiatan politik dan makar kepada pemerintah.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah pusat supaya tidak membiarkan pemerintah tingkat daerah membuat kebijakan yang inkonstitusional.

“Pemerintah pusat, seharusnya tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan,” tegas Mu'ti.

Sekedar informasi, Walikota Pekalongan menerbitkan surat tentang Jawaban atas Permohonan Ijin Penggunaan Tempat dengan nomor surat: 400.8/ 1335 pada, 5 April 2023. Dalam surat itu berisi pesan tidak bisa digunakannya Lapangan Mataram Kota Pekalongan untuk Salat Idulfitri pada Jumat, 21 April 2023.