Busyro Muqoddas Dorong Gerakan Muhammadiyah Lebih Sistematis untuk Jawab Persoalan Bangsa

TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mendorong seluruh agenda gerakan Muhammadiyah diterjemahkan secara lebih sistematis dan integratif agar mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan yang dihadapi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Busyro saat membuka Rapat Koordinasi Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah tingkat pusat dan wilayah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Rabu (5/8/2026).

Menurut Busyro, gerakan Muhammadiyah tidak cukup diwujudkan dalam bentuk program-program teknis. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai agenda Persyarikatan agar menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

“Semua program itu semakin perlu kita pahami untuk kita lakukan satu pendekatan yang lebih sistemik dan integratif,” ujar Busyro.

Ia menjelaskan, nilai-nilai Surah Al-Ma’un harus tetap menjadi fondasi utama gerakan kemanusiaan Muhammadiyah. Nilai tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan secara lebih sistematis agar mampu menjawab berbagai bentuk ketidakadilan yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Busyro mengingatkan, berdasarkan Putusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, terdapat tiga agenda besar yang menjadi fokus Persyarikatan, yakni kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. Ketiga agenda tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dijalankan secara terpadu.

Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan bangsa membutuhkan kolaborasi lintas disiplin dengan melibatkan akademisi, peneliti, dan para pakar sehingga akar persoalan dapat dipetakan secara utuh sebelum dirumuskan solusinya.

Ia mencontohkan masih banyaknya konflik agraria yang muncul akibat pembangunan. Konflik tersebut tidak hanya memicu persoalan antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memunculkan gesekan di tingkat sosial yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sederhana.

“Berbagai kasus tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin agar persoalan yang muncul tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang,” katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Busyro berharap kader Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah semakin mampu membaca persoalan masyarakat secara langsung sekaligus memperkuat peran advokasi Persyarikatan.

Ia menegaskan, Muhammadiyah perlu terus membangun kader yang tidak hanya memiliki penguasaan teori, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat dengan tetap menjaga independensi dan otonomi organisasi.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah memperkuat sinergi antarlembaga dalam merespons berbagai isu hukum, hak asasi manusia, kebijakan publik, serta persoalan sosial yang berkembang di masyarakat melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.