UI Rilis Hasil Survei Nasional: 89,8% Publik Nilai Kinerja Kemendikdasmen Berjalan Baik

TVMU.TV - Universitas Indonesia (UI) melalui Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M–UI) merilis hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama satu tahun Kabinet Merah Putih.

Survei yang dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya dipaparkan dalam Diskusi Terbuka P3M–UI di Kampus UI, Depok, Rabu (23/10), yang dihadiri oleh akademisi, peneliti, mahasiswa, dan media nasional.

Kepala P3M–UI, Prof. Dr. Wahyu Sulistiadi, mengatakan riset ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Menurutnya, penelitian tersebut menjadi wujud komitmen UI untuk memberi kontribusi objektif terhadap kebijakan publik, termasuk di sektor pendidikan.

Dia menilai niversitas tidak hanya berfungsi sebagai penghasil ilmu, tetapi juga harus mampu menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam menilai kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan.

Peneliti Senior P3M–UI, Dr. Prima Ariestonandri, memaparkan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap program unggulan Kemendikdasmen berkisar antara 59,3% hingga 77,7%.

Tiga program paling dikenal masyarakat adalah Program Wajib Belajar 13 Tahun (77,7%), Program Digitalisasi Pembelajaran (75,8%), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (75,0%).

Lebih dari 96% responden menilai program unggulan tersebut berdampak positif terhadap mutu pembelajaran di sekolah dan kemajuan pendidikan nasional. Secara keseluruhan, 89,8% publik menilai kinerja Kemendikdasmen baik dan sangat baik, sementara 89,1% optimistis kebijakan pendidikan pemerintah akan terus membaik di masa mendatang.

Prima menjelaskan, iImplementasi program-program unggulan dinilai berjalan baik dan sangat baik oleh mayoritas responden, menunjukkan adanya kepercayaan tinggi masyarakat terhadap arah kebijakan Kemendikdasmen.

Dalam sesi diskusi panel, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan pendidikan.

Ia menambahkan, sejak otonomi daerah, pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan daerah. Keberhasilan Kemendikdasmen bergantung pada efektivitas koordinasi dan dukungan pemerintah daerah.

Irfan mengatakan, evaluasi kebijakan pendidikan ke depan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, kepala sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat sipil.

Riset nasional ini menjadi bagian dari komitmen akademik P3M–UI dalam mendorong pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy research). Prof. Wahyu berharap hasil survei ini dapat menjadi refleksi bersama bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat pendidikan.

Hasil riset ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.