FISIP UMJ Gelar Seminar Internasional Bahas Penyelesaian Isu Uyghur di China

TVMU.TV - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Seminar Internasional dengan tema "Indonesian Humanitarian Responses on Uyghur" di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ pada Senin (3/4/2023).

Wakil Dekan II FISIP UMJ, Djoni Gunanto mengatakan etnis Muslim Uyghur hingga saat ini masih diperlakukan dengan tidak adil oleh Pemerintah China.

Ia berharap adanya penyelesaian isu tersebut dengan pendekatan dialog, pendekatan perdamaian, dan pendekatan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Djoni mengatakan bahwa Indonesia sejak awal sudah menafsirkan diri menggunakan politik bebas aktif yang dilaksanakan pada bidang state dan non-state.

"Untuk state, negara sudah berkontribusi banyak dalam memperjuangkan ketidakadilan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk non state, kita memiliki organisasi Muhammadiyah yang consent terhadap persoalan universal dengan melakukan pendekatan politik kepada negara-negara Islam untuk memperjuangkan posisi kemanusiaan yang universal," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Executive Director of Center for Uyghur Studies Abdul Hakim Idris menjelaskan sejak dahulu etnis Muslim Uighur mengalami penindasan yang cukup parah oleh Pemerintah China. Bahkan, situasi meningkat saat tahun 2018 hingga kini penduduk Uyghur mengalami genosida besar-besaran.

Ia melanjutkan, etnis Muslim Uighur dilarang beribadah, dipaksa untuk melepas atribut keagamaan, hingga penghilangan identitas. Lalu Pemerintah China memberantas Uyghur dengan memasukan anak-anak ke dalam sebuah camp konsentrasi yang berisi aliran komunisme. Menurut Abdul Hakim, hal ini dilakukan agar generasi muda Uyghur tidak tersisa (pemotongan generasi).

Sementara itu, Deputy President of Angkatan Belia of Malaysia (ABIM) Mohd Khairul Anwar Ismail menyebutkan pihkanya sudah bergerak mulai dari perjuangan hukum, penerapan media awareness, kampanye mengenai Uyghur ke masyarakat seperti Uighur Solidarity Run, publikasi ilmiah, dan forum diskusi secara luring maupun during.

Khairul Anwar mengungkapkan semua dilakukan untuk membuat kesadaran masyarakat dunia, khususnya sesama Muslim untuk membantu Uyghur.

Selanjutnya, Duta Besar RI untuk Uzbekistan Periode 2010-2014, Mohammad Asruchin mengungkapkan bahwa Indonesia menolak segala pelanggaran HAM maupun non HAM di dunia.

Asruchin menilai negara mayoritas Muslim seperti Indonesia harus memberikan pendekatan dengan tidak menggurui, tetapi tetap menyampaikan aspirasi masyarakat agar memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat di China khususnya Uyghur.

Kemudian, Dosen FISIP UMJ Asep Setiawan mengungkapkan bahwa Indonesia berempati dan mendukung penuh untuk keadilan Muslim Uyghur.

Jurnalis Senior Indonesia Aat Surya Safaat berpendapat sikap Pemerintah China kepada dunia internasional saat ini adalah tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri dan persatuan nasional China termasuk isu Uyghur.

Maka dari itu, Aat menilai Pemerintah China perlu memberikan waktu dan menyiapkan tempat bagi peserta vokasi pendidikan di semua kamp untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya.

Disisi lain, Indonesia perlu meminta China agar lebih terbuka dalam masalah Uyghur tetapi harus disampaikan secara extra hati-hati dan mendorong Pemerintah China agar camp-camp pendidikan vokasi bisa dikunjungi oleh diplomat mancanegara.

Setelah itu, Pemerintah Indonesia perlu mendorong Pemerintah China untuk memfasilitasi wartawan Indonesia untuk mengunjungi Daerah Otonomi Xinjiang dan perlu mendorong Pemerintah China agar memfasilitasi ormas-ormas islam untuk berkunjung ke Daerah Otonomi Xinjiang.

VIDEO: Mahasiswa FEB UMJ Ikuti Yudisium