Terus Berlanjut, BRIN Pecat AP Hasanuddin sebagai ASN

Terus Berlanjut, BRIN Pecat AP Hasanuddin sebagai ASN
Konferensi pers Dirtipidsiber Bareskrim Polri penetapan tersangka AP Hasanuddin di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/5). Instagram @divisihumaspolri.

TVMU.TV - Kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah dengan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin (AP Hasanuddin) terus berlanjut.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memutuskan memecat AP Hasanuddin sebagaimana hasil Majelis Hukuman Disiplin ASN yang memutuskan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.

Hal itu disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip, Sabtu (27/5/2023).

"Menyetujui bahwa APH dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan BRIN saat ini tengah memproses pemberhentian yang dilangsungkan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN dan mengikuti ketentuan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Laksana berharap, kasus AP Hasanuddin menjadi pembelajaran dan titik awal pentingnya, mengingat posisi BRIN sebagai lembaga negara yang menaungi para periset di Tanah Air.

Sekedar informasi, kasus ini bermula dari sebuah tangkapan layar di media sosial terkait komentar bernada ancaman akan membunuh warga Muhammadiyah.

Ancaman pembunuhan itu ditulis oleh AP Hasanuddin melalui akun Facebook miliknya web.facebook.com/a.p.hasanuddin milik AP Hasanuddin dalam sebuah diskusi di media sosial.

Atas komentar berdana ancaman itu, Pemuda Muhammadiyah dan LBH PP Muhammadiyah melaporkan komentar tersebut ke Bareskrim Polri.

Kemudian, polisi menetapkan AP Hasanuddin sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 25 a Ayat 2 jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Lalu, Pasal 45 b jo Pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.