Anwar Abbas Tegaskan Muhammadiyah Punya Dua Kacamata dalam Menilai Pemerintah

Anwar Abbas Tegaskan Muhammadiyah Punya Dua Kacamata dalam Menilai Pemerintah
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas/ Foto: Istimewa.

TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah adalah kemitraan yang konstruktif dan kritis—mendukung kebijakan yang benar, namun berani mengoreksi jika terjadi penyimpangan.

Hal itu disampaikan Anwar Abbas saat membuka Pelatihan Kader Lingkungan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah di Bengkulu, Minggu (2/11).

“Standing position kita sebagai organisasi Islam adalah jika pemerintah benar kita dukung. Tapi jika pemerintah mencla-mencle kita harus berani menjewer,” ujarnya tegas.

Anwar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki dua “kacamata” dalam menilai kebijakan pemerintah. Pertama, kacamata Islam, yakni dengan mengukur setiap kebijakan berdasarkan kesesuaian dengan firman Allah dan sabda Rasul.

Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut sepenuhnya dilindungi konstitusi.

“Menggunakan Islam sebagai alat bantu melihat kinerja pemerintah ini dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 1. Konstitusi menjamin seseorang beragama untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya,” jelasnya.

Anwar menambahkan, konsistensi terhadap ajaran agama dan komitmen kebangsaan menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh kader Muhammadiyah.

“Sebagai seorang Muhammadiyah dan sebagai seorang muslim kita tidak boleh larut dalam mengarungi kehidupan. Kita harus konsisten dan konsekuen—terutama dengan agama kita serta dengan bangsa dan negara kita,” katanya.

Kacamata kedua, lanjutnya, adalah UUD 1945. Menurut Anwar, jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi, maka Muhammadiyah wajib menegurnya.

“Jika kebijakan bertentangan dengan UUD 45 atau konstitusi, maka harus ditegur,” tegasnya.

Anwar juga menekankan bahwa kritik Muhammadiyah selalu bersifat konstruktif, disampaikan melalui berbagai cara, baik secara yuridis maupun kultural. Salah satunya dilakukan dengan membangun jaringan, pengkaderan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai isu yang tengah dihadapi.

Melalui pendekatan tersebut, Muhammadiyah berupaya menjaga keseimbangan antara dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan kontribusi nyata bagi bangsa, memastikan peran organisasi tetap relevan dan berpengaruh di tengah dinamika kebijakan nasional.