BPKH Dorong Indonesia Jadi Pemain Utama Ekosistem Ekonomi Haji Global

TVMU.TV - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan pentingnya Indonesia mengambil peran strategis sebagai pelaku utama dalam ekosistem ekonomi haji global, seiring besarnya potensi ekonomi yang menyertai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahun.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menyampaikan bahwa sejak awal pembentukan BPKH Limited pada 2023, entitas tersebut memang dirancang sebagai instrumen investasi langsung di sektor haji dan umrah.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/2).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200 ribu jamaah berangkat ke Tanah Suci, ditambah jamaah umrah yang diperkirakan melampaui 1,5 juta orang.

Arief menjelaskan, tingginya mobilitas jamaah tersebut membentuk ekosistem ekonomi bernilai besar yang mencakup sektor perhotelan, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Karena itu, BPKH mendorong transformasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman dalam skema pengadaan layanan.

Menurutnya, strategi investasi menjadi langkah awal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi haji.

“Ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual melakukan pergeseran dari procurement ke investasi,” ujarnya.

Namun, dalam proses penetrasi pasar dan pembelajaran (learning curve), BPKH Limited masih membutuhkan penguatan regulasi, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan lebih komprehensif.

Revisi regulasi tersebut saat ini masih dalam proses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang. Dalam fase ini, BPKH Limited disebut belum sepenuhnya dapat tampil sebagai pemain utama sesuai desain awal, dan dalam praktik tertentu masih berperan sebagai fasilitator.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan langkah yang ditempuh lembaganya merupakan bagian dari pembangunan fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan sekadar menjadi perantara bisnis.

“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” kata Fadlul.

Ia menekankan, konsep kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah, melainkan memastikan tata kelola ekonomi berjalan profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah.

BPKH mencontohkan optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut disebut sepenuhnya dikelola pihak eksternal. Melalui pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi itu diharapkan dapat kembali memperkuat dana haji serta memberi manfaat langsung bagi jamaah.

Selain itu, BPKH juga menginisiasi peningkatan layanan konsumsi jamaah pada fase pra dan pasca-Armuzna. Pada tahun-tahun sebelumnya, jamaah Indonesia belum sepenuhnya memperoleh layanan makan tiga kali sehari pada fase tersebut.

“Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” kata Arief.

Fadlul menilai inisiatif tersebut dapat menjadi standar baru dalam pelayanan haji Indonesia ke depan.

“Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” ujarnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji yang menjadi gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector juga dinilai sejalan dengan upaya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” kata Fadlul.