BPS dan Saintekmu Perkuat Kolaborasi Pendataan Sensus Ekonomi 2026

TVMU.TV - Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Universitas Saintek Muhammadiyah (Saintekmu) untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Timur. Kolaborasi tersebut dilakukan guna memastikan proses pendataan berjalan optimal sehingga menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Pendataan telah berlangsung selama lebih dari satu bulan di sejumlah wilayah Jakarta Timur. Salah satu kegiatan lapangan dilaksanakan di kawasan Tanah Merdeka, Jakarta Timur, pada Kamis (23/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, setiap Petugas Pendataan Lapangan (PPL) diwajibkan mengenakan rompi dan kartu identitas resmi BPS. Penggunaan atribut tersebut bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa petugas yang melakukan pendataan merupakan perwakilan resmi BPS, sehingga proses wawancara dapat berlangsung dengan aman dan terpercaya.

Pelaksanaan pendataan juga ditinjau langsung oleh Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, bersama Kepala BPS Kota Jakarta Timur dan jajaran BPS. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah, Faiz Rafdi.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan proses pendataan di lapangan berjalan sesuai prosedur sekaligus memberikan dukungan kepada para petugas yang bertugas melakukan sensus.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sementara itu, Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah, Faiz Rafdi, menjelaskan bahwa keterlibatan kampus dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi Muhammadiyah terhadap program strategis nasional.

Menurutnya, Universitas Saintek Muhammadiyah mendapat amanah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengawal pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi. Ia juga menilai pemanfaatan data yang akurat menjadi kebutuhan penting di era big data dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Di lapangan, petugas masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya disampaikan oleh Petugas Pendataan Lapangan (PPL) wilayah Ciracas, Rafli Ramadhan, yang mengungkapkan bahwa penolakan dari sebagian masyarakat masih menjadi kendala utama selama proses pendataan.

Menurutnya, penggunaan atribut resmi berupa rompi dan kartu identitas menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap petugas BPS.

Kendala serupa juga diungkapkan Sutar, dosen Universitas Saintek Muhammadiyah yang bertugas sebagai Petugas Mitra Lapangan (PML) di wilayah Ciracas. Ia mengatakan penolakan warga masih kerap ditemui, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat tim di lapangan.

Sutar mengaku terus memberikan motivasi kepada para PPL, khususnya mahasiswa yang terlibat dalam pendataan, agar tetap profesional dan konsisten menjalankan tugas sesuai prosedur.

Melalui kolaborasi dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, dan berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, penyusunan program pemerintah, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran di tingkat nasional maupun daerah.