Busyro Muqoddas Jelaskan Peran Kader Muda dalam Membumikan Ajaran Islam
Admin tvMu 
TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa Islam harus dipahami dan diamalkan sebagai agama yang kontekstual, memberi manfaat nyata bagi kehidupan di bumi.
Pesan ini disampaikannya dalam Stadium General Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) yang digelar MPM PP Muhammadiyah di Sleman, Rabu (21/1).
Menurut Busyro, tauhid dalam perspektif Muhammadiyah bukan sekadar keyakinan normatif, melainkan dasar etis untuk bertindak membawa kebaikan bagi seluruh alam.
“Meski Islam turun dari langit, tapi Islam diturunkan memberikan manfaat bagi bumi. Maka Islam harus kontekstual bagi kehidupan umat manusia, termasuk alam di mana manusia berpijak,” tegasnya.
Ia mengistilahkan, meski berasal dari langit, Islam bukanlah agama ‘langitan’ yang terpisah dari realitas duniawi. Busyro lalu mengutip konsep Tauhid Sosial almarhum Mohammad Amin Rais sebagai alat untuk menggempur ketimpangan. Konsep ini, katanya, menjadikan tauhid operatif bagi kemanusiaan.
“Di samping dapat menjadikan Islam tetap relevan dalam perkembangan zaman. Makna relevan dengan perkembangan zaman saya kaitkan dengan tajdid,” ungkapnya.
Tajdid, lanjut Busyro, memiliki dua makna: pemurnian (purifikasi) dan pembaruan (dinamisasi). Semangat inilah yang diyakininya telah mengantarkan Muhammadiyah menjadi leading. Namun, keunggulan itu harus disyukuri, bukan dibanggakan secara berlebihan yang justru berpotensi menyebabkan stagnasi.
Oleh karena itu, Busyro mengajak kader muda Muhammadiyah untuk melakukan tafsir progresif dengan pendekatan Manhaj Tarjih, yang mengintegrasikan metode bayani (teks), burhani (konteks), dan irfani (intuisi).
“Tafsir ini tidak hanya untuk Al Qur’an dan Hadis (saja), tapi juga digunakan untuk melihat fakta-fakta sosial, kebijakan politik yang nantinya akan berdampak pada manusia,” katanya.
Ia menekankan pentingnya melihat persoalan, termasuk bencana, secara komprehensif dengan menyoroti akar masalah, seperti kebijakan yang salah di hulu. Sebagai organisasi yang turut menjadi ‘bidan’ kelahiran Republik Indonesia, Muhammadiyah diingatkannya memiliki tanggung jawab untuk meluruskan kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan rakyat.
