Habitat Indonesia Ungkap Rendahnya Sertifikasi Tukang, Hanya 6 Persen yang Bersertifikat

TVMU.TV - Habitat for Humanity Indonesia mengungkap rendahnya tingkat sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia, di mana hanya sekitar 6 persen atau 1 dari 17 pekerja yang telah memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK). Temuan ini disampaikan dalam diseminasi hasil Studi Nasional Implementasi SKK di sektor konstruksi yang digelar di Kota Tangerang, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sertifikasi. Forum ini juga menjadi ruang berbagi pembelajaran sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sektor konstruksi dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan serta menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar. Namun, rendahnya tingkat sertifikasi dinilai berpotensi memengaruhi kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan pembangunan.

Program Director Habitat for Humanity Indonesia, Arwin Soelaksono, menegaskan pentingnya peningkatan akses sertifikasi bagi pekerja konstruksi.

“Pekerja konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses sertifikasi. Program yang telah Habitat Indonesia jalankan selama tiga tahun terakhir ini berupaya untuk mempersiapkan para pekerja konstruksi menjadi lebih terampil, terdidik, serta percaya diri dengan keterampilan yang mereka miliki. Melalui diseminasi ini, kami berharap semakin banyak tenaga kerja memiliki keterampilan terstandar dan akses terhadap peluang kerja yang lebih baik,” ujarnya.

Sejak 2023 hingga 2025, Habitat Indonesia telah menjalankan program pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi di Kota dan Kabupaten Tangerang. Hasilnya, sebanyak 581 pekerja berhasil memperoleh sertifikasi nasional dengan tingkat kelulusan mencapai 96 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa para pekerja pada dasarnya memiliki kapasitas yang memadai. Namun, hambatan utama terletak pada akses terhadap sistem sertifikasi, bukan pada kemampuan individu.

Dalam studi tersebut, Habitat Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi SKK, yakni keterbatasan akses informasi bagi pekerja informal, biaya sertifikasi yang masih relatif tinggi, serta proses administrasi yang belum sepenuhnya ramah bagi pekerja lapangan.

Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Kimron Manik, menegaskan pentingnya peran tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan nasional.

“Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari sumber daya manusia di bidang konstruksi yang handal dan terampil. Kami mengapresiasi Habitat for Humanity Indonesia atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan program pelatihan SKK serta melakukan studi lebih lanjut terkait implementasi SKK di sektor konstruksi. Kami berharap, hasil studi dan rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pelatihan dan sertifikasi, Habitat Indonesia juga mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penyelenggaraan job fair sektor konstruksi pada 2025, yang mempertemukan pekerja terlatih dengan perusahaan konstruksi nasional dan lokal.

Diseminasi hasil studi ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah, lembaga pelatihan, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional. Hasil studi diharapkan menjadi referensi strategis dalam memperkuat sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi diharapkan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berdaya saing.