Haedar Nashir Minta Pemerintah Hapus Dikotomi PTN dan PTS

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang berkeadilan bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, kesetaraan dukungan terhadap kedua jenis perguruan tinggi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

Pesan tersebut disampaikan Haedar saat menghadiri Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM), Jumat (24/7), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Haedar menegaskan, tidak boleh ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Keduanya, kata dia, memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga harus memperoleh kebijakan yang adil.

“Di Indonesia ini tidak boleh ada dikotomi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun negeri. Sehingga ada perlombaan sehat antara institusi pendidikan swasta maupun negeri sampai bisa ranking dunia,” ujarnya.

Menurut Haedar, perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam persaingan internasional. Ia menilai masih sangat sedikit kampus nasional yang mampu menembus jajaran 200 perguruan tinggi terbaik dunia.

“Yang menarik justru negara Timur Tengah—Saudi Arabia, Qatar, UEA itu sudah masuk ke 200. Singapura jelas, Malaysia masuk. Bahkan Brasil, Meksiko, biarpun sepak bolanya kalah, tapi kini sudah masuk ke 200 besar (perguruan tingginya),” katanya.

Guru Besar Sosiologi itu mengingatkan bahwa PTN maupun PTS tidak boleh berpuas diri. Persaingan antarkampus, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan mutu dan reputasi internasional, bukan sekadar mengejar jumlah mahasiswa.

“Kampus jangan kaya oplet omprengan, mengejar mahasiswa sampai berpuluh-puluh ribu yang nanti bisa-bisa menurunkan kualitas. Termasuk universitas negeri yang berlomba begitu ambisius untuk mengejar jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Haedar menilai kualitas perguruan tinggi tidak selalu ditentukan oleh besarnya jumlah mahasiswa. Karena itu, setiap kampus perlu berhati-hati dalam menyusun strategi pengembangan agar tidak mengorbankan mutu pendidikan.

“Kita swasta bukan karena takut kehilangan mahasiswa. Tapi kita juga cinta bangsa ini, bahwa institusi-institusi milik negara maupun universitas itu harus penuh responsibility dalam memajukan. Jadi jangan hanya mengejar sesuatu yang artificial,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Haedar juga menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pendirian 10 Universitas Republik Indonesia (URI). Ia mengaku belum mengetahui secara rinci konsep kebijakan tersebut, namun berharap setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan disusun secara bertanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan daya saing nasional.

“Akan tetapi semua berpulang pada yang punya kebijakan itu, maka diharapkan kebijakan itu memiliki pertanggungjawaban publik dalam mengejar kontestasi global,” katanya.

Ia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi akan berdampak tidak hanya pada PTN, tetapi juga PTS. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi.

“Kita berharap di negeri ini tidak perlu ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, begitu juga sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena semua sama-sama membangun negara,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Haedar mengingatkan bahwa Muhammadiyah telah berkontribusi di bidang pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh lembaga pendidikan, baik yang dikelola negara maupun swasta, selama berorientasi pada peningkatan mutu dan pelayanan kepada masyarakat, bukan keuntungan semata.