Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Tetap Pegang Prinsip Loyal-Kritis terhadap Pemerintah

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah dibangun di atas prinsip loyal-kritis, yakni mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar dalam program Persona yang ditayangkan oleh BeritaSatu dan BTV pada Jumat (5/6/2026) dengan tema “Haedar Nashir: Strategis Muhammadiyah Kelola Aset Rp450 Triliun demi Umat”.

Menurut Haedar, sikap loyal-kritis bukanlah pendekatan baru bagi Muhammadiyah. Prinsip tersebut telah menjadi karakter organisasi sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan lebih dari satu abad lalu.

Ia menjelaskan, pada masa kolonial, Muhammadiyah secara tegas menolak penjajahan. Namun, di saat yang sama organisasi ini tetap memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial demi kemajuan umat dan bangsa.

“Muhammadiyah itu selalu bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra, tetapi pada saat yang sama juga menjadikan pemerintah itu sebagai bagian integral kita dalam membangun bangsa secara setara dengan posisi dan fungsi yang berbeda,” ujar Haedar.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, Muhammadiyah menyadari bahwa pembangunan nasional tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Karena itu, kolaborasi antara negara dan elemen masyarakat sipil menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan.

Menurut Haedar, berbagai layanan yang diselenggarakan Muhammadiyah selama ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membantu meringankan beban negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial.

Meski demikian, Muhammadiyah tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan masyarakat, maupun nilai-nilai keagamaan.

“Tapi tentu Muhammadiyah juga bersifat korektif, kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang kita pandang itu tidak sejalan dalam konteks keadilan, dalam konteks menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, dan lain-lain,” katanya.

Haedar menegaskan bahwa pola kritik Muhammadiyah berbeda dengan pendekatan yang lazim dilakukan kelompok politik maupun lembaga swadaya masyarakat. Kritik yang disampaikan lebih mengedepankan argumentasi, dialog, dan komunikasi yang konstruktif.

“Karena itu kan menyangkut karakter kita. Jadi kita menjalankan itu, kritik dengan konstruktif. Orang menyebutnya sebagai Muhammadiyah ini loyal-kritis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Haedar menyatakan bahwa Muhammadiyah menghormati berbagai bentuk ekspresi kritik yang dilakukan kelompok lain selama tetap berada dalam koridor demokrasi dan saling menghargai. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan gaya kritik tidak lantas menjadi dasar untuk menilai suatu organisasi telah kehilangan independensinya.

“Sejak kapan sih kita menggunakan kooptasi, subordinasi, hegemoni, dan sebagainya? Kita tidak punya referensi itu,” tegas Haedar.

Ia menambahkan, Muhammadiyah akan terus menjaga posisinya sebagai organisasi masyarakat yang independen, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Dengan pendekatan loyal-kritis, Muhammadiyah berupaya menghadirkan kritik yang solutif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta kemajuan Indonesia.