Jelang Tanwir, PP Muhammadiyah Rilis Enam Pesan Kebangsaan Serukan Penguatan Persatuan Nasional

TVMU.TV - Menyongsong pelaksanaan Musyawarah Tanwir dan Puncak Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merilis enam poin krusial yang terangkum dalam "Pesan Kebangsaan". Deklarasi strategis ini disampaikan langsung oleh jajaran PP Muhammadiyah dalam konferensi pers di Aula Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, serta Ketua PP Muhammadiyah dr. Agus Taufiqurrahman dan Agung Danarto.

Poin utama dari enam pesan kebangsaan tersebut menekankan bahwa kebersamaan dan persatuan merupakan modal sejarah serta kebudayaan yang mengakar kuat pada semangat gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, dan sila ketiga Pancasila. Muhammadiyah mengingatkan agar dinamika politik serta ambisi kekuasaan yang berlebihan tidak dikelola secara serampangan hingga memicu ketegangan sosial yang merusak kohesivitas bangsa.

Dalam pemaparannya, Haedar Nashir menegaskan bahwa secara normatif fondasi persatuan Indonesia sudah selesai melalui lembaran sejarah kemerdekaan. Kendati demikian, ketahanan mental kebangsaan tetap harus diuji di tengah arus perubahan zaman.

“Kebersamaan dan persatuan itu bukan hanya adaptif, tetapi juga kenyal terhadap masalah dan tantangan yang bisa menggerogoti,” ujar Haedar di hadapan para awak media.

Ia juga mengingatkan para elite dan seluruh elemen masyarakat agar tahu batasan dalam berpolitik. Menurutnya, ketika ikatan kebersamaan dan persatuan telah terkoyak, proses merajutnya kembali membutuhkan energi sosial yang sangat besar.

“Kalau sudah cukup, ya cukup,” tegas Haedar, mengingatkan pentingnya menahan diri dari syahwat politik berlebihan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (cross-cutting of interest).

Terkait penegakan hukum dan stabilitas nasional, Muhammadiyah menyatakan komitmennya dalam mendukung pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menegakkan konstitusi secara konsisten guna mewujudkan cita-cita Asta Cita menuju Indonesia yang adil dan makmur. Menyinggung penanganan perkara hukum seperti kasus korupsi, Haedar meminta agar proses peradilan diselesaikan secara objektif dan transparan tanpa harus terus-menerus memelihara kegaduhan publik.

“Kasus hukum diselesaikan secara adil, objektif, dan transparan. Tapi hebohnya apa harus terus heboh? Karena saya tahu secara sosiologis masyarakat Indonesia itu kalau sudah heboh susah untuk menghentikan hebohnya,” jelas Haedar.

Selain masalah penegakan hukum dan ketertiban sosial, Pesan Kebangsaan Muhammadiyah juga menyoroti penggunaan ruang digital. Mengingat media sosial kini menjadi medan informasi yang sarat akan muatan positif maupun negatif, Muhammadiyah mengajak masyarakat dan warganet untuk lebih bijak memfilter konten, menjauhi penyebaran kabar bohong (hoax), ujaran kebencian, serta budaya menggoreng isu yang memecah belah persaudaraan.

Rangkaian penyampaian enam pesan kebangsaan ini sekaligus menjadi pencerah moral bagi masyarakat luas menjelang pembukaan forum Musyawarah Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah yang akan dipusatkan di Kota Palu pada 13–15 November 2026 mendatang dengan mengusung tema besar “Bersama Satukan Bangsa”.