Majelis Pemberdayaan Masyarakat Perkuat Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir

TVMU.TV - Meski dikenal sebagai negara maritim, Indonesia masih menghadapi ketimpangan serius di sektor kelautan. Kelompok nelayan kerap berada di posisi rentan dan terpinggirkan.

Menyikapi kondisi tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong masifikasi pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pembentukan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU).

Ajakan tersebut disampaikan Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, dalam Sosialisasi Pedoman JALAMU yang digelar secara daring dari Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta, Kamis (8/1).

Dalam sambutannya, Yamin menekankan pentingnya memperluas gerakan pemberdayaan nelayan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui JALAMU.

Ia berharap wadah ini dapat dibentuk di setiap wilayah, daerah, hingga cabang Muhammadiyah dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing.

“Kita tahu bersama bahwa program strategis MPM, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang sesuai hasil Rakernas MPM 2023, salah satunya menempatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan jadi program strategis nasional,” kata Yamin.

Sebagai negara bahari dengan sekitar 70 persen wilayah berupa lautan, Indonesia seharusnya memiliki nelayan yang sejahtera. Namun realitas menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok nelayan masih menyumbang sekitar 25 persen dari total angka kemiskinan nasional. Ketimpangan inilah yang, menurut Yamin, menuntut intervensi serius dan kolaboratif.

“Maka forum ini selain sebagai forum konsolidasi, secara kelembagaan, kemudian beberapa aktivitas dan kegiatan yang mungkin bisa pada siang hari ini bisa kita diskusikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Yamin juga menambahkan bahwa upaya peningkatan produksi perikanan tidak hanya terbatas pada masyarakat pesisir. Pemberdayaan, menurutnya, dapat diperluas hingga ke wilayah nonpesisir dan perkotaan melalui gerakan urban fishing sebagai alternatif ketahanan pangan.

Sementara itu, Anggota Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah, Muhammad Prima Putra, menjelaskan bahwa JALAMU merupakan bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah yang bersifat inklusif. Visi utamanya adalah mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, berdaulat pangan, dan berkelanjutan.

Melalui JALAMU, Muhammadiyah mendorong lahirnya konsep Kampung Berkemajuan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Konsep ini bertumpu pada empat pilar utama, yakni sehat, produktif, berjemaah, dan inklusif.

Dalam praktiknya, JALAMU akan bergerak di empat ranah kerja, meliputi penguatan ekonomi melalui pembentukan koperasi, pelestarian lingkungan lewat rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, penguatan edukasi melalui sekolah perempuan pesisir, serta pengembangan teknologi dengan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan dan pemasaran hasil perikanan.

“Namun demikian, sepertinya kami di pusat tentunya tidak lebih banyak mengambil peran daripada bapak-ibu di daerah, wilayah, cabang, maupun ranting. Sehingga kita harap ada diskusi lebih lanjut MPM wilayah, daerah bisa menjadi motor penggerak untuk memberdayakan nelayan dan pesisir di tempat masing-masing,” kata Prima.

Meski berlabel Jamaah Nelayan Muhammadiyah, Prima menegaskan bahwa JALAMU bersifat terbuka dan inklusif. Selain nelayan dan masyarakat pesisir, akademisi, pedagang ikan, pakar, hingga pemerhati lingkungan juga dapat bergabung untuk memperkuat gerakan pemberdayaan berbasis kolaborasi.