UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Administrasi Publik Pemerintah Bersih dan Transparan di Era 5G

TVMU.TV - Program Studi (Prodi) Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Seminar Nasional bertajuk 'Integritas dan Etika Administrasi Publik Pemerintah Bersih dan Transparan di Era 5G,' Jumat (5/7) secara daring.

Dosen Administrasi Publik UMJ Taufiqurokhman, Kaprodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) Milka dan Mahasiswa UMJ Putri Ambar hadir sebagai narasumber acara tersebut.

Dalam paparannya, Taufiqurokhman mengungkapkan potensi tekonologi 5G dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dengan hadirnya sistem E-Goverment.

Menurut dia, sistem ini memudahkan masyarakat berinteraksi dalam memberikan pengaduan secara real-time dan responsif.

"Adanya teknologi ini memperkuat etika integritas pelayanan publik dengan memberikan peningkatan transparansi melalui akses data yang terbuka, pengawasan lebih efisien, dan meminimalisir tindak korupsi," ujar Taufiq.

Sementara itu, Kaprodi Administrasi Publik UMPR Malika mengatakan selain memiliki manfaat, teknologi 5G juga memberikan tantangan terhadap sektor pelayanan publik.

Ia menyebutkan, dua tantangan tersebut yakni kurangnya regulasi dan kesenjangan teknologi.

Malika menilai perlunya aturan yang mengatur tata pelaksanaan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Hal ini guna meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum akibat penggunaan akses teknologi tersebut.

Selanjutnya, tidak meratanya akses teknologi antara pusat dan daerah dapat memperparah praktik korupsi yang memanfaatkan kesenjangan itu.

"Komitmen menghadapi dua tantangan tersebut dapat memberikan penguatan lebih lanjut kepada perilaku integritasi bagi sektor pelayanan publik," sebut Malika.

Malika menambahkan, dalam membangun integritas di era 5G perlu menggunakan pendekatan seperti penguatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Putri Ambar menegaskan membangun penguatan transparansi dan akuntabilitas juga dibutuhkan dukungan pemimpin yang berintegritas.

"Peran penting pemimpin dalam membangun budaya integritas dan etika dalam penguatan perilaku integritas dalam birokrasi di Indonesia sangatlah vital,” ucapnya.

Bagi dia, pemimpin memiliki peran kunci untuk memastikan proses administrasi negara dilakukan dengan integritas dan etika yang tinggi.

Dari dukungan itu, birokrasi diharapkan dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saksikan Live Streaming Kick Off Konferensi Penyiaran Indonesia 2024