Abdul Mu’ti: Pendidikan Muhammadiyah Harus Integratif, Progresif, dan Berkeunggulan

TVMU.TV - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen-PNF) PP Muhammadiyah harus menjadi forum konsolidasi yang melahirkan langkah konkret, bukan sekadar agenda seremonial.

Pesan tersebut disampaikan Mu’ti saat memberikan arahan dalam Rakornas yang digelar di Hotel Four Points Makassar, Jalan Andi Djemma, Kota Makassar, Senin (15/2/2026).

“Jangan sampai semangat dan foto-fotonya saja yang langsung dibagikan setelah acara, tetapi tidak ada kerja nyata dan tidak ada laporan yang dikerjakan,” tegas Mu’ti.

Mu’ti menilai Rakornas semestinya menjadi ruang strategis untuk saling mengisi gagasan, berbagi pengalaman, dan memperkuat inspirasi antar pengelola pendidikan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Menurutnya, kegiatan seremonial memang diperlukan, namun tidak boleh terlalu mendominasi sehingga mengaburkan substansi.

Dalam arahannya, Mu’ti juga mengingatkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi dengan jumlah sekolah dan madrasah terbesar dibanding organisasi lain. Namun, ia menegaskan bahwa keunggulan jumlah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kualitas pendidikan yang menjadi rujukan nasional.

“We are the largest, but not yet the face,” ujarnya.

Karena itu, Mu’ti mendorong agar pendidikan Muhammadiyah memperkuat mutu dan karakter kelembagaan. Ia menekankan bahwa sekolah Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada capaian akademik semata, tetapi harus mampu melahirkan kader Persyarikatan yang memiliki potensi beragam, sebagaimana cita-cita pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.

Mu’ti menilai sekolah Muhammadiyah tidak harus memiliki bentuk keunggulan yang sama. Setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan kekhasan masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi lingkungan, selama tetap berpijak pada nilai Islam Berkemajuan, akhlakul karimah, serta tanggung jawab sosial.

“Tidak semua sekolah harus unggul di semua bidang. Bisa jadi ada sekolah yang kita siapkan unggul di akademik, ada yang menjadi sekolah olahraga, atau memiliki spesialisasi tertentu,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam pendirian sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Menurutnya, langkah membangun satuan pendidikan tidak boleh hanya berangkat dari pendekatan emosional, melainkan perlu pemetaan potensi agar sekolah dapat hadir menjawab kebutuhan masyarakat yang belum terlayani.

Dalam kesempatan itu, Mu’ti menyoroti pentingnya pendekatan pendidikan terintegrasi yang sejak awal menjadi ciri Muhammadiyah. Ia mencontohkan keterkaitan antara matematika dengan ajaran Islam, mulai dari perhitungan amal pada yaumul hisab hingga ilmu falak untuk penentuan kiblat.

“Antara Al-Qur’an, ibadah, dan matematika itu tidak bisa dipisahkan. Inilah yang sejak awal diletakkan Muhammadiyah dengan pendekatan terintegrasi,” ujarnya.

Mu’ti menegaskan, sekolah Muhammadiyah harus mampu mengajarkan ilmu agama secara mendalam dan kontekstual, bukan sekadar hafalan, melainkan dapat diintegrasikan dengan ilmu lain sehingga relevan dengan tantangan zaman.

Ia menyebut pendidikan sebagai pusat reformasi Islam Muhammadiyah. Menurutnya, KH Ahmad Dahlan sejak awal telah menawarkan model pendidikan integratif sebagai jawaban atas dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum pada masa itu.

Dalam konteks pembaruan pendidikan, Mu’ti menjelaskan bahwa tajdid pendidikan Muhammadiyah bertumpu pada tiga kekuatan utama ajaran KH Ahmad Dahlan, yakni pembaruan pemahaman agama yang kontekstual, solusi sosial melalui pendidikan integratif, serta ikhtiar membangun persatuan umat dan bangsa.

Mu’ti juga mengingatkan bahwa sekolah Muhammadiyah tidak akan maju jika terjebak pada tiga persoalan utama, yakni konflik internal, praktik korupsi, dan sikap kolot yang menolak pembaruan.

Ia menekankan pentingnya menjaga energi organisasi agar tidak habis oleh konflik berkepanjangan. Selain itu, Muhammadiyah harus mempertahankan reputasi tertib administrasi dan akuntabel dengan menjauhi korupsi. Ia juga mengajak pengelola pendidikan Muhammadiyah untuk terus mengembangkan growth mindset agar mampu menjawab perubahan.

Lebih lanjut, Mu’ti mendorong penguatan jejaring nasional hingga internasional agar sekolah Muhammadiyah dapat maju bersama. Sekolah yang telah unggul, menurutnya, harus terus ditingkatkan, sementara yang masih tertinggal perlu didorong agar mampu berkembang.

Menanggapi persoalan putus sekolah dan tantangan akses pendidikan, Mu’ti menilai masalah tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga kultural dan geografis. Ia menekankan bahwa Muhammadiyah harus mampu menjangkau kelompok yang tidak terjangkau.

Muhammadiyah, katanya, perlu menguatkan Pendidikan Nonformal (PNF) seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai alternatif strategis, terutama bagi peserta didik yang membutuhkan fleksibilitas, termasuk atlet atau kelompok tertentu.

“PKBM itu sederhana dan memudahkan. Yang penting ada ruang belajar representatif, tutor, kurikulum, dan ijazah yang sah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan pendidikan informal sebagai bagian dari ekosistem pendidikan Muhammadiyah, sekaligus memperluas kolaborasi dengan pemerintah dalam layanan pendidikan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menutup arahannya, Abdul Mu’ti berharap Rakornas Dikdasmen-PNF PP Muhammadiyah tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi ruang saling mengasah, berbagi praktik baik, serta memperkuat jejaring dalam melakukan tajdid pendidikan.

“Semoga Rakornas ini memperkuat peran nyata Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun generasi yang hebat dan kuat,” pungkasnya.