Abdul Mu’ti: Sekolah Muhammadiyah Inklusif, Siswa Lintas Agama Belajar Tanpa Paksaan

TVMU.TV - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa praktik toleransi di lingkungan pendidikan Muhammadiyah tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan telah menjadi bagian dari keseharian lembaga pendidikan Muhammadiyah di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri silaturahmi dan peresmian sejumlah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, Surabaya, Jumat (1/5/2026).

Menurut Mu’ti, banyak institusi pendidikan Muhammadiyah yang menampung peserta didik dari beragam latar belakang agama. Ia menegaskan, siswa non-Muslim yang menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah tidak dipaksa memeluk Islam maupun menjadi warga Muhammadiyah.

“Mereka ini Kristen, masuk ke Muhammadiyah lulus tetap Kristen. Jadi di Muhammadiyah tidak ada paksaan itu karena Qur’an menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama,” ungkap Mu’ti.

Ia menjelaskan, karakter inklusif lembaga pendidikan Muhammadiyah tercermin dari kesempatan belajar yang sama bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Para siswa belajar di ruang, fasilitas, dan lingkungan pendidikan yang sama.

Selain inklusif dari sisi agama, Mu’ti menilai sekolah Muhammadiyah juga terbuka dari sisi sosial. Menurut dia, peserta didik dari keluarga berada maupun dari kalangan ekonomi sederhana memperoleh perlakuan yang setara dalam proses pembelajaran.

Lebih lanjut, inklusivitas juga diterapkan dalam aspek layanan pendidikan. Sekolah Muhammadiyah, kata dia, terus mendorong pelayanan yang setara bagi anak-anak dengan perbedaan tumbuh kembang, baik secara fisik maupun intelektual.

Mu’ti menambahkan, kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah terluar dan daerah dengan keterbatasan akses pendidikan telah membuka ruang bagi anak-anak daerah untuk mengembangkan potensi diri. Sejumlah lulusan bahkan mampu menempati posisi strategis dan menjadi pemimpin di daerahnya.

Menurut dia, praktik pendidikan inklusif yang dijalankan Muhammadiyah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah memperkuat pendidikan inklusif serta perluasan layanan pendidikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Sebagai Mendikdasmen, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk mendukung 11.744 satuan pendidikan di Indonesia yang membutuhkan bantuan, termasuk sekolah yang terdampak bencana.

“Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo yang diamanahkan ke saya untuk segera memperbaiki sekolah-sekolah, sarana prasarana sebagai bagian dari membangun pendidikan yang bermutu,” kata Mu’ti.

Menurut Mu’ti, penguatan sarana, prasarana, dan akses pendidikan yang merata menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.