Dosen FH UM Palembang Luncurkan Ngopi Kudai, Bahas Polemik yang Ramai Diperbincangkan

TVMU.TV - Sekelompok dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang merespons dinamika ketatanegaraan dengan cara yang khas Sumatera Selatan: ngopi dulu, berdiskusi kemudian. Mereka meluncurkan forum diskusi informal bernama "Ngopi Kudai" —sebuah idiom lokal yang berarti ajakan "minum kopi dulu" sebelum membahas perkara serius.

Forum yang telah mendapatkan restu dari Dekan FH UMP, Abdul Hamid Usman, ini resmi diluncurkan pada Kamis, 29 Januari 2026. Diskusi perdana pascapeluncuran digelar pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan menghadirkan Ketua Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Dr. Darmadi Djufri, sebagai pemantik.

Mengangkat isu yang sedang memanas di tingkat nasional, edisi perdana Ngopi Kudai menyoroti proses pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Nama Adies menjadi perdebatan publik setelah ia ditetapkan menggantikan hakim Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas . Polemik muncul bukan hanya karena latar belakangnya sebagai politisi senior Partai Golkar dan mantan Wakil Ketua DPR RI, tetapi juga karena proses seleksi kilat yang menggantikan Inosentius Samsul—kandidat yang telah disetujui DPR pada Agustus 2025 .

Wakil Dekan I FH UMP, Yudistira, S.H., M.H. , dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif para dosen. Menurutnya, diskusi rutin seperti ini bukan sekadar ajang bertukar pikiran, melainkan jantung dari denyut akademik.

"Kegiatan diskusi merupakan rutinitas yang semestinya dilakukan oleh para dosen. Harapannya, ada keberlanjutan dan output nyata, seperti rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan," ujar Yudistira.

Diskusi yang dikemas santai namun kritis itu tidak hanya menyisir latar belakang historis dan filosofis Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh, para akademisi mengidentifikasi tiga persoalan sistemik yang terus membayangi lembaga peradilan tersebut: independensi hakim, mekanisme rekrutmen, dan integritas.

Nama "Ngopi Kudai" sendiri dipilih sebagai bentuk pelestarian budaya Sumatera Selatan. Frasa ini diharapkan tidak hanya menimbulkan rasa penasaran, tetapi juga menjadi pengingat bahwa diskusi hukum tidak selalu harus kaku dan formal.

Dari meja kopi menuju ranah kebijakan. Diskusi yang dipenuhi gelagat kritis ini tidak akan berhenti sebagai obrolan biasa. FH UMP berencana menindaklanjuti hasil identifikasi tersebut dengan kajian akademik yang lebih mendalam, yang difokuskan pada desain ideal kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini ditargetkan mampu melahirkan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia.