Haedar Nashir Bersama Rektor PTMA Bahas Kolaborasi Strategis dengan KBRI Saudi
TVMU.TV - Dalam kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, bersama para pimpinan dan rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), melakukan pertemuan strategis dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh pada Senin (1/12).
Kunjungan ini difokuskan untuk membahas optimalisasi pengelolaan haji dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.
Haedar Nashir menekankan pentingnya membangun sistem yang berkelanjutan, bukan sekadar penanganan yang bersifat ad hoc.
“Kami lihat perlu ada jembatan yang kokoh dalam mengatasi masalah haji dan perlindungan WNI, agar tidak hanya menjadi pekerjaan ad hoc terus menerus,” terang Haedar.
Ia juga menyatakan kesiapan Muhammadiyah untuk bersinergi, dengan catatan adanya kejelasan jalur birokrasi.
“Kami dari Muhammadiyah siap membantu KBRI untuk upaya tersebut, namun jalur birokrasinya harus kita perjelas,” imbuhnya.
Wakil Kepala Perwakilan RI di Riyadh, Sugiri Suparwan, menyambut baik inisiatif dan penawaran tersebut.
Ia mengajak Muhammadiyah untuk terlibat langsung dalam program perlindungan WNI, termasuk mengedukasi masyarakat Indonesia di Arab Saudi. Salah satu fokus utama adalah literasi finansial untuk mencegah korban investasi bodong.
“Muhammadiyah bisa membuat edukasi melalui zoom atau mengirim timnya ke Arab Saudi, karena banyak WNI yang menjadi korban investasi bodong,” jelas Sugiri.
Dia juga menyoroti perubahan demografi WNI di Arab Saudi, yang tidak lagi didominasi oleh pekerja migran, tetapi juga meliputi profesional dan mahasiswa yang menempuh studi di berbagai bidang, termasuk teknologi.
Kunjungan ini diikuti oleh sejumlah pimpinan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, serta delapan rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
Kehadiran mereka menandai langkah serius dalam memperkuat diplomasi pendidikan dan kemanusiaan, sekaligus membuka peluang kolaborasi konkret antara Muhammadiyah dan KBRI Riyadh untuk kepentingan WNI.