Haedar Nashir: Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Kesadaran Bersama Bangsa

TVMU.TV - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai praktik korupsi di Indonesia telah memasuki tahap darurat karena berlangsung secara sistemik, terstruktur, dan masif. Karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi melalui penguatan seluruh institusi penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar sebelum menjadi pemateri dalam Leadership Training Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) yang digelar di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (13/7/2026) malam.

Menurut Haedar, maraknya kasus korupsi, termasuk operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi penyakit yang mengakar dalam sistem pemerintahan.

“Ibarat wabah, korupsi sudah meluas menjadi penyakit akut yang sistemik, terstruktur, dan masif,” tegas Haedar.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda ketujuh yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi maupun narkoba. Menurut Haedar, berbagai pernyataan Presiden menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Dengan demikian, korupsi menjadi salah satu persoalan mendasar yang membebani Indonesia, bersama berbagai masalah lain seperti pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, dan kemiskinan. Karena itu, saya yakin kita semua sepakat untuk bersama-sama melawan korupsi,” ujarnya.

Presiden Diminta Memimpin Langsung

Haedar menegaskan, karena korupsi telah mencapai kondisi darurat, Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memimpin secara langsung upaya pemberantasannya melalui institusi yang telah dibentuk negara.

“Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik,” ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan Presiden menjadi faktor penting dalam membangun pemerintahan yang bersih. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola negara yang berintegritas sekaligus mendukung kemajuan Indonesia.

“Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada,” katanya.

Dorong Sinergi Penegak Hukum

Selain kepemimpinan Presiden, Haedar menilai keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada sinergi seluruh lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas lainnya.

Menurutnya, korupsi hanya dapat diberantas melalui sistem yang terintegrasi, bukan semata-mata melalui seruan moral.

“Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, bahkan kekuatan agama pun memiliki batas ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem,” jelasnya.

Haedar menambahkan, keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan agenda pembangunan dalam Asta Cita, sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat.

“Dalam konteks itu saya yakin tidak akan ada langkah-langkah yang saling menghambat satu sama lain karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia mengakui setiap institusi memiliki keterbatasan, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

“Dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, kita harus tetap berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, kita bersatu, dan kita memiliki political will yang tinggi,” tambah Haedar.

Korupsi Harus Dilawan Bersama

Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi state of mind seluruh elemen bangsa, baik lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat.

“Menjaga alam pikiran untuk bergerak bersama sehingga tidak ada ruang publik dan ekosistem yang longgar,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang sepenuhnya sempurna. Yang paling penting, menurutnya, adalah adanya kemauan politik yang kuat untuk terus memperbaiki sistem.

“Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas.

“Mari kita terus menyuarakan dan jangan lelah, karena pemberantasan korupsi dan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan merupakan pekerjaan jangka panjang. Tidak boleh ada pelambatan, tetapi harus ada akselerasi percepatan,” pungkas Haedar.