Hilman Latief Dorong MPM PP Muhammadiyah Naik Kelas ke Kancah Internasional
Admin tvMu 
TVMU.TV - Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., memberikan amanat strategis kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah agar memperluas jangkauan kiprah gerakan hingga menembus ranah internasional.
Arahan penting tersebut disampaikan Hilman Latief dalam perhelatan Konsolidasi Nasional 2026 Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM/PDM Se-Indonesia yang dihelat di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No. 23, Kota Yogyakarta, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Hilman menegaskan bahwa MPM perlu naik kelas dari sekadar beraksi di lapangan menuju penguatan administrasi, dokumentasi berbasis teknologi digital, serta pengukuran dampak sosial yang diakui secara global oleh lembaga nasional maupun internasional.
Dalam amanatnya, Hilman menggarisbawahi catatan pertama terkait penguatan landasan filosofis gerakan pemberdayaan yang presisi sesuai dengan ruh Islam Berkemajuan.
“Perlu diperkuat landasan filosofis. Majelis pemberdayaan masyarakat itu bagaimana sebetulnya filosofinya? Dalam hal ini kita perlu definisi yang clear, clean, and precise. What does empowerment mean?, apa yang kita maksudkan sebagai pemberdayaan?,” tegas Hilman Latief di Yogyakarta, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Mantan Dirjen PHU Kementerian Agama ini memberikan catatan konstruktif agar MPM menyelaraskan kerja keras (hard work) di akar rumput dengan kerja cerdas (smart work) memanfaatkan potensi SDM muda (Gen Z), teknologi digital, serta peta jalan (road map) organisasi yang terstruktur.
Hilman mendorong pegiat MPM untuk mulai mengadopsi indikator pengujian berbasis Social Return on Investment (SROI) dan menyelaraskan indikator keberhasilan program dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Kita sudah kerja keras luar biasa di lapangan. Movement-nya sudah, tapi saya ingin mengajak pegiat MPM ini untuk masuk ke level lebih atas. To calculate, to count, to examine the impact!,” ujarya.
Melalui perbaikan sistem pelaporan (reporting) dan validasi dokumen kerja yang akuntabel, Hilman optimistis kiprah pemberdayaan Muhammadiyah bagi kelompok buruh, tani, nelayan, dan masyarakat miskin kota dapat diajukan untuk memperoleh apresiasi resmi dari lembaga internasional maupun mitra strategis sektor swasta menjelang Muktamar ke-49 Muhammadiyah mendatang.
“Jadi kalau misalnya disiapkan betul nanti di muktamar ataupun sebelum muktamar kita bisa ajukan MPM kepada lembaga-lembaga nasional ataupun internasional, pemerintah maupun private sector untuk bisa mendapatkan pengakuan. Tapi sebelum ke situ, report dan dokumennya harus clear,” pungkas Hilman.
