Kemendikdasmen Alokasikan Rp91,4 Triliun per Tahun untuk Tunjangan Guru Penyaluran Non-ASN Kini Cair Setiap Bulan

Kemendikdasmen Alokasikan Rp91,4 Triliun per Tahun untuk Tunjangan Guru Penyaluran Non-ASN Kini Cair Setiap Bulan
Dirjen GTK Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., dalam forum Taklimat Media bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa.

TVMU.TV - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran mencapai sekitar Rp91,4 triliun per tahun untuk membiayai aneka tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN di seluruh Indonesia. Kebijakan fiskal jumbo ini menjadi wujud komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., merinci bahwa total pagu tersebut terbagi atas Rp70,64 triliun untuk aneka tunjangan guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN. Penjelasan tersebut disampaikan Nunuk dalam forum Taklimat Media bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Kalau ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Rp90 triliun atau sampai Rp91,4 triliun per tahun. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, menerangkan bahwa alokasi bagi guru ASN mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan khusus, serta tambahan penghasilan. Sementara bagi guru non-ASN, anggaran tersebut membiayai tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan bantuan insentif.

Pencairan Tunjangan Non-ASN Dipercepat Setiap Bulan

Selain dukungan pagu anggaran, Kemendikdasmen juga melakukan reformasi tata kelola penyaluran tunjangan bagi guru non-ASN. Terhitung sejak 2026, pencairan tunjangan bagi guru non-ASN dilakukan secara rutin setiap bulan, jauh lebih cepat dibandingkan mekanisme pada 2025 yang masih disalurkan setiap tiga bulan atau per triwulan.

“Mulai tahun 2026 untuk tunjangan guru non-ASN sudah disalurkan per bulan, yang mana tahun 2025 sebelumnya masih disalurkan per triwulan,” jelas Temu.

Lebih lanjut, Nunuk meluruskan bahwa lonjakan total anggaran tunjangan guru tahun ini bukan dipicu oleh kenaikan besaran nominal yang diterima per individu, melainkan karena bertambahnya secara signifikan jumlah guru yang memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan. Hal ini seiring dengan masifnya kelulusan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu yang telah mengantongi sertifikat pendidik.

“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” katanya.

Berdasarkan data Ditjen GTK Kemendikdasmen, hingga 2025 tercatat sebanyak 2.785.464 guru atau sekitar 92 persen telah memiliki sertifikat pendidik, dengan tambahan 807.287 guru yang dinyatakan lulus program PPG pada tahun yang sama. Melalui akselerasi sertifikasi dan perbaikan ritme pencairan tunjangan secara berkala, Kemendikdasmen berharap para guru semakin fokus menghadirkan pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik di seluruh penjuru Tanah Air.