Kemenhaj Bentuk Task Force Lintas Kementerian, Penerbangan Haji Akan Didorong Bawa Wisatawan Timur Tengah ke Indonesia

TVMU.TV - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji sebagai penggerak ekosistem ekonomi haji dan pariwisata nasional.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi sekaligus bagian dari persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Kesepakatan pembentukan task force itu dicapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Glenny H. Kairupan.

Dahnil mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi agar penerbangan haji tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi jemaah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.

“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Dahnil.

Menurut dia, salah satu fokus utama yang akan dikerjakan task force adalah mengoptimalkan penerbangan pulang atau empty flight yang selama ini kembali ke Indonesia tanpa membawa penumpang setelah mengantar jemaah ke Arab Saudi.

Pemerintah berencana memanfaatkan kapasitas penerbangan tersebut untuk mengangkut wisatawan dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah menuju berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Dahnil menjelaskan, peluang tersebut semakin terbuka setelah pemerintah Indonesia memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi ke Indonesia.

Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah yang selama ini memiliki nilai ekonomi sangat besar.

“Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” katanya.

Karena itu, lanjut Dahnil, dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, logistik, ekonomi, hingga industri penerbangan nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan kesiapan Kementerian Pariwisata untuk menggarap pasar Timur Tengah melalui berbagai strategi promosi dan pemasaran destinasi Indonesia.

“Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

Selain mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, program ini juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah.

Dalam waktu dekat, task force yang telah dibentuk akan menyusun skema operasional, langkah teknis, serta mekanisme koordinasi lintas sektor guna memastikan program tersebut dapat mulai diterapkan pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Melalui strategi ini, pemerintah berharap penerbangan haji tidak hanya melayani mobilitas jemaah, tetapi juga menjadi instrumen baru untuk meningkatkan devisa negara, memperkuat industri penerbangan nasional, serta memperluas promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah.