Kepemimpinan Berintegritas Jadi Kunci Hadapi Disrupsi dan Krisis Kepercayaan

TVMU.TV - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki setiap pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, kepemimpinan bukan sekadar amanah, tetapi juga anugerah yang harus diraih melalui dedikasi dan prestasi, bukan ambisi pribadi.

Hal itu disampaikan Syafiq saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di ASN Corporate University, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Kegiatan tersebut diikuti 61 pejabat eselon II dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Syafiq mengingatkan bahwa jabatan publik harus dipandang sebagai amanah sekaligus karunia yang mengandung tanggung jawab besar.

“Kepemimpinan juga merupakan sebuah anugerah, bukan sekadar amanah. Jabatan harus diperoleh melalui dedikasi dan prestasi, bukan sesuatu yang dikejar-kejar secara ambisius,” kata Syafiq.

Ia menjelaskan, pemimpin yang baik tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga memiliki kemampuan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik melalui nilai-nilai moral dan keteladanan.

“Pemimpin tidak sekadar mengikuti aspirasi masyarakat, tetapi mendidik dan menggerakkan masyarakat agar kuat secara moral, intelektual, dan material,” ujarnya.

Integritas Lebih Penting dari Loyalitas Buta

Syafiq menilai tantangan terbesar seorang pemimpin saat ini adalah menjaga integritas di tengah berbagai tekanan lingkungan dan organisasi. Tidak jarang seseorang yang mempertahankan prinsip justru dianggap tidak loyal karena berbeda dengan arus mayoritas.

Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat tidak selalu diikuti dengan kemajuan moral. Karena itu, integritas harus terus dijaga agar tidak tergerus oleh kepentingan pragmatis.

“Mengelabui aturan demi membenarkan tindakan yang salah secara moral tetap merupakan kejahatan moral yang berkonsekuensi lipat ganda,” tegasnya.

Ia mencontohkan berbagai praktik yang secara formal terlihat sah, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan nilai kejujuran dan etika. Praktik semacam itu, kata Syafiq, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi maupun pemimpinnya.

Waspadai Normalisasi Kesalahan

Dalam kesempatan tersebut, Syafiq juga menyoroti fenomena normalisasi kesalahan yang kerap terjadi di lingkungan birokrasi maupun organisasi. Kesalahan yang terus berulang akhirnya dianggap biasa dan diterima sebagai bagian dari sistem.

Padahal, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin.

“Mempertahankan integritas dalam birokrasi memang berisiko mendatangkan banyak musuh. Namun, seorang moralis harus tetap berupaya melakukan perbaikan meski sedikit demi sedikit,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perubahan tidak selalu harus dilakukan secara besar-besaran. Langkah kecil yang konsisten dinilai lebih realistis dan berdampak dalam memperbaiki sistem dari dalam.

Kritik Politik Uang dan Pragmatisme

Syafiq turut mengingatkan bahaya pragmatisme politik yang sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan tidak etis, termasuk praktik politik uang.

Menurutnya, pemberian uang atau bantuan dengan tujuan memperoleh dukungan politik hanya akan melanggengkan siklus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Jangan sampai terjadi efek saling menggoda, pemimpin memberi uang atau sembako agar dipilih, sementara masyarakat menerimanya karena kebutuhan. Itu bukan pencerahan, tetapi penggelapan massal,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak para pemimpin untuk berkomitmen membangun budaya politik yang sehat dengan mengedepankan pendidikan, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jadikan Hati Nurani sebagai Kompas

Menutup pemaparannya, Syafiq mengajak para peserta pelatihan untuk menjadikan hati nurani sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi dilema birokrasi maupun tekanan lingkungan kerja.

Ia mengutip pesan Nabi Muhammad SAW yang menurutnya tetap relevan dalam menjawab tantangan kepemimpinan modern.

“Istafti qalbak, tanyalah pada hati nuranimu. Hati nurani yang bersih tidak akan bisa dibohongi oleh teknikalitas hukum atau normalisasi kesalahan,” pungkas Syafiq.

Melalui kepemimpinan yang berintegritas, Syafiq berharap lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga mampu menjaga moralitas, keadilan, dan kepercayaan publik di tengah dinamika global yang terus berkembang.