LP2 PP Muhammadiyah Tetapkan Akreditasi Sembilan Pesantren, Dorong Budaya Mutu Pendidikan Pesantren

TVMU.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) resmi menetapkan hasil akreditasi sembilan Pesantren Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia.

Penetapan tersebut diumumkan pada Rabu (31/12) dan menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat tata kelola pesantren yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

Ketua LP2 PP Muhammadiyah, Maskuri, menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk membangun budaya mutu di lingkungan pesantren Muhammadiyah.

“Pesantren Muhammadiyah tidak cukup hanya hidup dan berjalan. Ia harus bertumbuh, tertata, dan dipercaya oleh umat. Di situlah pentingnya penjaminan mutu,” ujar Maskuri.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 257/KEP/I.14/A/2025. Menurut Maskuri, penjaminan mutu tidak dimaksudkan sebagai ajang kompetisi atau pelabelan semata, melainkan sebagai ikhtiar berkelanjutan untuk memastikan pesantren dikelola secara profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas.

“Penjaminan mutu pesantren ini adalah bagian dari ikhtiar panjang Muhammadiyah untuk memastikan pesantren-pesantrennya dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, standardisasi mutu menjadi keharusan agar pertumbuhan jumlah pesantren Muhammadiyah sejalan dengan penguatan kualitas yang terukur dan berkesinambungan, tanpa kehilangan ruh keislaman dan nilai ideologis Persyarikatan.

Hal senada disampaikan Ketua Unit Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah (UPM PM), Toni Toharudin. Ia menilai kebijakan akreditasi ini sebagai langkah besar untuk mewujudkan pesantren Muhammadiyah yang mampu melahirkan generasi Qur’ani dengan kompetensi global.

“Tim asesor telah melaksanakan visitasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap pesantren Muhammadiyah. Setiap pesantren dinilai berdasarkan indikator mutu yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana dan prasarana,” jelas Toni.

Menurutnya, dominasi predikat Unggul menunjukkan kesiapan pesantren Muhammadiyah dalam mengelola pendidikan pesantren secara konsisten. Namun, hasil akreditasi tersebut bukanlah titik akhir.

“Hasil ini bukan akhir, tetapi menjadi peta mutu yang dapat digunakan pesantren untuk terus meningkatkan kualitasnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah, Dinan Hasbudin, menjelaskan bahwa proses akreditasi dilakukan melalui delapan tahapan, mulai dari identifikasi sasaran, sosialisasi, asesmen kecukupan, visitasi asesor, hingga validasi dan verifikasi hasil.

“Dalam sejarah kepesantrenan di Indonesia, akreditasi pesantren Muhammadiyah ini mungkin merupakan yang pertama,” ungkap Dinan.

Status akreditasi tersebut berlaku selama empat tahun. Selama periode itu, pesantren diwajibkan menjaga dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Dinan menekankan pentingnya penataan data dan transparansi informasi sebagai fondasi pengembangan pesantren ke depan.

“Data yang valid dan tertib akan memudahkan pesantren dalam pengembangan kelembagaan, akreditasi lanjutan, serta membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Adapun hasil akreditasi menunjukkan delapan pesantren meraih predikat A atau Unggul dengan kategori Mumtaz, sementara satu pesantren memperoleh predikat B atau Baik Sekali. Pesantren dengan nilai tertinggi adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Al-Amin Bojonegoro dengan skor 97, disusul Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar dengan skor 96. Sementara Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan memperoleh skor 76 dengan predikat B.

Dengan capaian tersebut, LP2 PP Muhammadiyah berharap pesantren Muhammadiyah tidak hanya menjadi pusat pendidikan keislaman, tetapi juga pusat kaderisasi, penguatan karakter, serta pengembangan peradaban Islam yang berkemajuan.