Prabowo Apresiasi Haji 2026, Minta Layanan Jemaah Tahun Depan Lebih Baik

TVMU.TV - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), pimpinan DPR RI, serta sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi sekaligus merumuskan langkah-langkah peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.

Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan.

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah dan DPR RI, khususnya melalui Tim Pengawas Haji yang turut mengawal pelaksanaan layanan di lapangan.

“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Gus Irfan usai pertemuan.

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menghadapi tantangan besar karena mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan persiapan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025. Namun, berbagai persiapan yang sempat tertinggal berhasil dikejar sehingga layanan kepada jemaah tetap dapat berjalan optimal.

Salah satu capaian penting yang disoroti adalah percepatan penerbitan visa jemaah haji Indonesia. Selain itu, distribusi kartu Nusuk sudah dilakukan sejak di Tanah Air sehingga berbagai persoalan yang sebelumnya sering terjadi dapat diminimalkan.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa,” kata Gus Irfan.

Ia menambahkan, distribusi Nusuk yang lebih awal membantu memastikan jemaah tidak terpisah dari rombongan atau keluarga serta memperoleh kepastian layanan akomodasi setibanya di Arab Saudi.

“Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas yang digunakan jemaah Indonesia.

Prabowo Beri Arahan untuk Haji 2027

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan strategis untuk penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan itu mencakup peningkatan kualitas konsumsi, perencanaan layanan yang lebih dini, hingga peningkatan kualitas hotel dan akomodasi jemaah.

“Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi, kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih baik lagi,” kata Gus Irfan.

Presiden juga menaruh perhatian pada pengembangan konsep Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Menurut Gus Irfan, gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

“Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah mengakui terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, antara lain fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, kondisi geopolitik global, serta meningkatnya biaya layanan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Masa Tunggu Haji Jadi Perhatian

Selain kualitas layanan, Presiden Prabowo juga menyoroti panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di sejumlah daerah. Menurut Gus Irfan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperpendek antrean keberangkatan yang selama ini menjadi persoalan utama bagi calon jemaah.

Ia menjelaskan bahwa masa tunggu di beberapa wilayah yang sebelumnya mencapai 35 hingga 50 tahun kini mulai berkurang. Namun, Presiden meminta agar pemerintah terus mencari terobosan yang lebih efektif.

“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden masih belum memuaskan. Beliau berpikir bagaimana bisa lebih cepat lagi,” tandas Gus Irfan.

Pemerintah bersama DPR RI akan terus membahas berbagai skema dan kebijakan yang memungkinkan percepatan masa tunggu sekaligus menjaga kualitas layanan bagi jemaah.

Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan arahan Presiden Prabowo tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan haji yang semakin profesional, berkualitas, terjangkau, serta berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan jemaah Indonesia.