Program Revitalisasi Sekolah Dinilai Perkuat Kualitas Layanan Pendidikan Nasional

TVMU.TV - Muhammadiyah memberikan apresiasi terhadap Program Revitalisasi Sekolah yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi sekolah yang rusak akibat bencana, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), maupun mengalami kerusakan berat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan paling parah agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara layak.

“Khusus Aceh, dari sekitar 3.000 lebih sekolah yang rusak, hampir 3.000 sudah mulai dibangun. Sisanya sekitar 180 sekolah masih menunggu penetapan lokasi baru oleh pemerintah daerah karena lokasi lama tidak lagi aman akibat terdampak banjir,” ungkap Mu’ti kepada TVMu, Sabtu (27/6).

Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan sekolah. Selama proses revitalisasi berlangsung, Kemendikdasmen juga menyediakan fasilitas belajar sementara agar aktivitas pendidikan tetap berjalan.

“Sekarang siswa sudah bisa belajar, meskipun belum semuanya dalam kondisi ideal. Masih ada yang tergabung di sekolah lain, menggunakan fasilitas umum, atau belajar di sekolah darurat. Tapi kami tegaskan bahwa sekarang sudah tidak ada siswa yang belajar di tenda-tenda,” tegas Mu’ti.

Ia menjelaskan, penyediaan ruang belajar sementara menjadi solusi agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan sambil menunggu pembangunan sekolah selesai.

Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) PP Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyambut positif program revitalisasi tersebut. Menurutnya, perbaikan infrastruktur sekolah merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih banyak bangunan sekolah di berbagai daerah yang mengalami kerusakan.

Didik juga mengapresiasi penerapan sistem pembangunan berbasis swakelola yang melibatkan sekolah dan masyarakat. Menurutnya, pola tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan yang dibangun.

“Yang bagus dari program revitalisasi ini adalah keterlibatan sekolah dan masyarakat. Ketika sekolah selesai dibangun, tentu ini akan meningkatkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi karena pembangunan itu merupakan hasil kerja sama mereka sendiri,” katanya.

Meski demikian, Didik mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat selama proses pembangunan berlangsung. Ia menilai pengawasan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas bangunan tetap sesuai standar.

“Tentu ini adalah prestasi yang luar biasa karena berhasil mengubah konsep pembangunan dari model kontraktor menjadi swakelola,” pungkasnya.

Program Revitalisasi Sekolah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional melalui penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekolah-sekolah yang rusak sekaligus memperkuat mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.