UMSU dan DKPP RI Perkuat Pendidikan Politik Berbasis Etika Lewat Seminar Nasional

UMSU dan DKPP RI Perkuat Pendidikan Politik Berbasis Etika Lewat Seminar Nasional
UMSU dan DKPP RI menggelar Seminar Nasional bertema “Etika dan Spiritualitas dalam Pendidikan Politik” yang digelar di Auditorium UMSU, Medan, pada Kamis (13/11). Foto: Istimewa.

TVMU.TV - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memperkuat komitmennya dalam pengembangan pendidikan politik yang berlandaskan etika dengan menggandeng Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

Kerja sama ini diwujudkan melalui Seminar Nasional bertema “Etika dan Spiritualitas dalam Pendidikan Politik” yang digelar di Auditorium UMSU, Medan, pada Kamis (13/11).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua KPU Sumut Agus Arifin, Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu RI Harimurti Wicaksono, Guru Besar UMSU Imelda Sulasmi, serta dosen senior Fakultas Hukum UMSU T. Erwinsyahbana.

Acara diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara UMSU dan DKPP RI, disusul kerja sama lanjutan antara Fakultas Hukum UMSU dan DKPP RI. Langkah ini menjadi pijakan awal bagi kolaborasi akademik, penelitian, dan pengembangan pendidikan politik berbasis etika.

Rektor UMSU, Agussani yang membuka acara, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai Fakultas Hukum UMSU sebagai role model karena konsisten menyelenggarakan aktivitas akademik yang membangun jejaring luas dan memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Kegiatan seperti ini merupakan kesempatan memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama mahasiswa,” ujarnya.

Agussani juga memaparkan sejumlah capaian UMSU dalam proses internasionalisasi perguruan tinggi, termasuk persiapan menuju tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-49 pada 2027.

Sementara itu, Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengaku bangga dapat menjalin kerja sama dengan UMSU. Dia menilai persoalan etika nasional semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius.

“Karena kehidupan berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya patuh pada undang-undang yang nyatanya banyak melabrak etika. Sehingga rasanya perlu mendirikan Mahkamah Etika Nasional,” tuturnya.

Lalu, Dekan Fakultas Hukum UMSU, Faisal menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan universitas dan seluruh pihak yang terlibat.

Ia menegaskan bahwa seminar ini menjadi momentum penting bagi penguatan etika politik, terutama bagi para penyelenggara pemilu di Sumatera Utara.

Faisal juga menyampaikan bahwa UMSU membuka peluang studi lanjut bagi komisioner KPU dan Bawaslu melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Seminar yang dimoderatori Benito Asdhie Kodiyat berlangsung antusias dengan respons positif dari para peserta.

Para narasumber memaparkan materi secara komprehensif, menegaskan urgensi pendidikan politik yang etis dan berintegritas di tengah dinamika demokrasi nasional.