Abdul Mu’ti Ungkap Sejarah Berdirinya Muhammadiyah Berakar pada Krisis Sosial dan Pendidikan

TVMU.TV - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa berdirinya Muhammadiyah tidak semata-mata untuk melawan tahayul, bid’ah, dan khurafat (TBC), melainkan sebagai respons atas berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan politik yang melanda masyarakat pada masa itu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Pengajian Ba’da Idulfitri 1447 H di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Jumat (10/4/2026), yang dihadiri keluarga besar Muhammadiyah Jawa Barat.

“Muhammadiyah itu didirikan karena banyaknya masyarakat yang terbelakang karena kebodohan. Muhammadiyah didirikan karena banyaknya masyarakat terbelakang karena kemiskinan. Muhammadiyah didirikan karena banyaknya perpecahan di masyarakat, dan Muhammadiyah didirikan karena meluasnya kejumudan,” ungkapnya.

Mu’ti menjelaskan, pandangan tersebut didasarkan pada berbagai sumber sejarah, termasuk catatan Kiai Sudja’, salah satu murid dekat Ahmad Dahlan, serta literatur lain yang relevan.

Menurutnya, kelahiran Muhammadiyah merupakan bentuk solusi atas kompleksitas persoalan umat pada awal abad ke-20. Sebagai ulama, Ahmad Dahlan memilih pendekatan keagamaan untuk mendorong perubahan sosial melalui pemurnian pemahaman Islam yang berdampak pada perilaku dan budaya masyarakat.

“Karena berbagai masalah itu muaranya ada pada bagaimana cara agama itu dipahami, dan bagaimana pemahaman itu mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat waktu itu,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan, salah satu langkah konkret yang dilakukan Ahmad Dahlan adalah mendirikan lembaga pendidikan sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Bahkan, lembaga pendidikan pertama yang didirikan, yakni Qismul Arqa pada 1911, lahir lebih awal sebelum organisasi Muhammadiyah resmi berdiri pada 1912.

“Ini yang menurut saya semakin memperkuat argumen bahwa, mengapa solusinya pendidikan? Kiai Dahlan melihat bahwa kondisi masyarakat terbelakang karena tidak berpendidikan,” imbuhnya.

Ia menilai, keterbatasan akses pendidikan pada masa kolonial menjadi akar berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan hingga stagnasi pemikiran. Pada masa itu, akses pendidikan tinggi hanya dinikmati kelompok tertentu, seperti warga Eropa, kalangan priyayi, dan masyarakat ekonomi atas.

“Yang bisa sekolah sampai pendidikan tinggi itu kan hanya tiga kelompok. Yang pertama orang kulit putih, yang kedua itu priyayi, kemudian yang ketiga itu kalangan orang-orang atas,” tuturnya.

Melalui penjelasan tersebut, Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan menjadi pilar utama gerakan Muhammadiyah dalam mendorong kemajuan umat. Hingga kini, semangat tersebut terus dilanjutkan melalui pengembangan lembaga pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.