Haedar Nashir: Cinta Indonesia Harus Dibuktikan dengan Pengabdian

TVMU.TV - Mencintai Indonesia tidak cukup diwujudkan melalui slogan. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat, terutama para pemegang amanah kepemimpinan, membuktikan kecintaan kepada bangsa melalui pengabdian, tanggung jawab, dan kontribusi nyata.

Pesan tersebut disampaikan Haedar dalam Ceramah Kebangsaan di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Haedar mengatakan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Kemerdekaan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui pengorbanan fisik, perjuangan pemikiran, pendidikan, serta gerakan sosial dan kebangsaan.

Menurut Haedar, memasuki awal abad ke-20, berbagai organisasi kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan mulai tumbuh. Gerakan tersebut tidak hanya berorientasi pada perjuangan politik, tetapi juga membangun pendidikan, kesehatan, literasi, kemandirian ekonomi, dan kesadaran kebangsaan.

Ia mencontohkan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912. Sejak awal, Muhammadiyah mengembangkan pendidikan Islam yang memadukan ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan orientasi kebangsaan.

Gerakan tersebut kemudian berkembang melalui pendirian sekolah, rumah sakit, poliklinik, media, kepanduan Hizbul Wathan, hingga organisasi perempuan ‘Aisyiyah.

Bagi Haedar, berbagai gerakan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar menyiapkan masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang sehat, terdidik, dan cerdas sehingga mampu mengisi kemerdekaan.

Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah

Dalam konteks kehidupan bernegara, Haedar kembali menjelaskan pandangan Muhammadiyah mengenai Indonesia sebagai negara Pancasila dengan konsep Darul Ahdi wa Syahadah.

Darul Ahdi dimaknai sebagai Indonesia sebagai negara hasil konsensus nasional. Sementara Darul Syahadah menekankan kewajiban warga negara untuk memberikan kesaksian melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa.

Karena itu, menurut Haedar, komitmen terhadap Indonesia tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata.

“Tidak cukup kita mengatakan NKRI harga mati, tapi kita tidak berbakti dan memajukan Indonesia ini untuk setara dengan bangsa lain,” tegas Haedar.

Haedar juga mengingatkan keteladanan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Ia menyinggung sikap Ki Bagus Hadikusumo bersama tokoh-tokoh Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka.

Menurut Haedar, sikap tersebut menunjukkan keluasan hati dan kesediaan menempatkan kepentingan persatuan di atas kepentingan kelompok.

Karena itu, Indonesia menurut Haedar harus tetap menjadi negara Pancasila. Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara yang berlandaskan Pancasila sebagai konsensus nasional.

Pemimpin Perlu Memahami Pemikiran Pendiri Bangsa

Haedar kemudian mengajak masyarakat, terutama elite dan pemegang amanah kepemimpinan, memahami kembali pemikiran para pendiri bangsa.

Menurutnya, para tokoh sebelum kemerdekaan telah melakukan perdebatan mendalam mengenai bentuk Indonesia yang hendak dibangun setelah merdeka.

Ia mencontohkan polemik kebudayaan pada 1930-an yang membahas arah kebudayaan Indonesia. Saat itu muncul gagasan untuk mengadopsi kemajuan Barat, sementara pemikiran lainnya mendorong perpaduan antara intelektualisme Barat dan spiritualisme Timur dengan tetap mempertahankan kemandirian bangsa.

Perdebatan mengenai masa depan Indonesia juga berlangsung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terutama terkait dasar negara dan bentuk Indonesia merdeka.

Haedar menilai, memahami perdebatan tersebut penting untuk membentuk state of mind atau alam pikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Memahami isi dan konteks perdebatan itu akan membuat kita punya state of mind tentang cara kita berbangsa dan bernegara,” ungkap Haedar.

Ia menilai, jika para pemimpin dari tingkat pusat hingga daerah memiliki kerangka berpikir sebagaimana para pendiri bangsa, Indonesia akan lebih cepat mencapai kemajuan.

“Pemahaman terhadap kewajiban konstitusional semestinya menjadi dasar bagi siapa pun yang memegang amanah pemerintahan,” jelasnya.

Cinta Indonesia Berarti Memberi

Pada bagian lain, Haedar menekankan bahwa kecintaan terhadap Indonesia harus diwujudkan melalui sikap memberi, bukan mengambil keuntungan berlebihan dari negara.

Bagi pemimpin, pengusaha, maupun masyarakat, kecintaan kepada bangsa semestinya mendorong setiap orang menjalankan kewajibannya serta menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum.

“Cinta itu hakikatnya memberi, bukan meminta apalagi mencuri. Cinta sejati katanya itu selalu ingin memberi, bukan meminta,” tegas Haedar.

Ia mengaitkan sikap tersebut dengan rasa syukur dan kecintaan terhadap negeri. Menurutnya, orang yang benar-benar mencintai Indonesia tidak akan tega melakukan korupsi, merusak sumber daya alam, ataupun menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Kalau kita cinta, tidak tega kalau kita ingin korupsi, tidak tega kalau kita ingin merusak sumber daya alam untuk keperluan yang tidak untuk hajat orang banyak,” tambah Haedar.

Haedar juga mengajak masyarakat terus memikirkan masa depan Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan harus diikuti dengan kemandirian, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sebagaimana cita-cita yang telah diletakkan para pendiri bangsa.

Ia menilai prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga harus diuji dalam kehidupan nyata, terutama ketika bangsa menghadapi persoalan antarsuku dan antargolongan. Persatuan, kata dia, tidak cukup menjadi semboyan, tetapi harus diwujudkan melalui kemampuan menyelesaikan persoalan secara dewasa sekaligus menjaga keutuhan bangsa.

Haedar menutup ceramahnya dengan mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan memperbarui kesadaran kebangsaan. Kemajuan Indonesia, menurutnya, membutuhkan kesungguhan untuk berpikir, bekerja, dan berkontribusi sesuai posisi serta amanah masing-masing.