Hilman Latief Tekankan Tata Kelola Profesional Muhammadiyah untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

TVMU.TV - Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung keterlibatan Muhammadiyah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyerahan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Pengawasan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) Zona 1 yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur, di Aula Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (16/6/2026).

Dalam arahannya, Hilman mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah melakukan berbagai persiapan jauh sebelum implementasi program MBG berjalan. Langkah tersebut dilakukan agar Persyarikatan dapat berkontribusi secara aktif dalam salah satu program strategis nasional tersebut.

“Bahkan sejak dua minggu setelah pelantikan kepala negara, tepatnya November 2024, dan sebelum ada satu pun dapur berdiri, kita sudah rapat untuk mempersiapkan desain, skenario, dan proses yang bisa dibilang panjang dan rumit ini. Tujuannya agar Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton atau sekadar penampan yang minim keterlibatan, sementara kita memiliki ribuan sekolah dengan sekitar 1,2 juta siswa,” jelas Hilman.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki kapasitas besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah karena didukung jaringan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat, tetapi harus terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang berdampak luas bagi masyarakat.

Hilman juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana publik dalam jumlah besar harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat guna mencegah berbagai potensi penyimpangan.

“Jumlah uangnya besar, maka moral hazard-nya tinggi. Karena itu kita harus menjaga betul tata kelolanya. Saya sudah meminta seluruh jajaran direksi menyiapkan instrumen governance, tata kelola, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang kuat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah menjadikan DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai wilayah percontohan atau pilot project pengembangan ekosistem BPPGM. Pengembangan tersebut tidak hanya mencakup operasional dapur MBG, tetapi juga sistem pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penguatan rantai pasok yang melibatkan potensi ekonomi warga Muhammadiyah.

Menurut Hilman, program ini dapat menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pada aspek pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi umat.

Dalam kesempatan yang sama, Hilman turut menyoroti pentingnya percepatan pengembangan sektor bisnis Muhammadiyah sebagai penopang kemandirian organisasi. Ia menilai Muhammadiyah telah berhasil membangun amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, namun masih perlu memperkuat sektor ekonomi dan bisnis.

“Dalam perspektif saya, kita ini sudah tertinggal sekitar 50 tahun dalam berbisnis karena terlalu banyak fokus pada sektor sosial. Karena itu perlu akselerasi. Bisnis harus menjadi bagian penting yang memperkuat kemandirian Muhammadiyah,” ungkapnya.

Meski demikian, Hilman menegaskan bahwa penguatan bisnis bukan untuk menggeser orientasi dakwah dan pelayanan sosial Muhammadiyah. Sebaliknya, sektor bisnis harus menjadi instrumen pendukung agar gerakan Persyarikatan semakin mandiri dan berkelanjutan.

Melalui penguatan tata kelola, sistem pengawasan yang ketat, serta pengembangan badan usaha yang sehat dan produktif, Muhammadiyah optimistis mampu menghadirkan model pengelolaan organisasi yang profesional dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Muhammadiyah dalam menyukseskan program-program strategis nasional serta memperluas manfaat bagi masyarakat.