Kemenhaj Terima Apresiasi dan Masukan DPD RI untuk Perbaikan Layanan Haji

TVMU.TV - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia (RI) menerima apresiasi sekaligus sejumlah masukan strategis dari Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemenhaj di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini secara umum berlangsung baik. Kemenhaj dinilai berhasil menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi.

Salah satu anggota Komite III DPD RI asal Lampung, Ahmad Bastian Esy, menilai kompleksitas penyelenggaraan haji tahun ini berhasil dikelola dengan baik meski mayoritas jemaah memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus.

“Dari laporan profil jemaah haji, ternyata memang luar biasa tugas Kementerian Haji dan Umrah ini, karena jemaah dengan risiko tinggi saja 77,4%, belum lagi yang lanjut usia, dari laporan kesehatannya juga hampir semua jemaah haji masuk dalam rawat jalan. Ini luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun kemarin tampaknya satu kata yang paling tepat untuk Kementerian Haji dan Umrah tahun ini adalah top,” ujar Ahmad Bastian Esy.

Keberhasilan tersebut turut didukung pengelolaan kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah, serta penerapan sejumlah inovasi layanan, seperti skema murur dan tanazul, yang dinilai mampu memperlancar mobilitas jemaah pada fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Selain itu, kebijakan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji juga mendapat apresiasi karena dinilai efektif mengurangi risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah.

Anggota Komite III DPD RI dari Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, juga mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan haji. Meski demikian, ia meminta Kemenhaj melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembayaran badal haji dan dam agar tidak menimbulkan perbedaan informasi di tengah masyarakat.

“Kedepannya Kemenhaj dapat melakukan evaluasi dan proyeksi terkait badal dan dam yang dapat dijadikan patokan agar tidak terjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat. Namun secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj pada tahun ini berlangsung baik dan lompatan-lompatan pelayanannya juga terjadi peningkatan yang signifikan, jemaah juga sangat senang dengan pelayanannya,” ungkap Denty.

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPD RI akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tegas Irfan Yusuf.

Rapat kerja tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Kemenhaj dan Komite III DPD RI untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta pelaporan penyelenggaraan ibadah haji secara berkelanjutan.

Kemenhaj menilai sinergi dengan DPD RI menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan haji. Sebagai pelayanan publik yang menyangkut ratusan ribu jemaah Indonesia setiap tahun, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan terus disempurnakan agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal pada musim haji berikutnya.